Hutan Kalimantan Timur Makin Kritis

Caption foto: Potret lahan pertambangan di Kota Samarinda. (WARTAPALA INDONESIA/ Cikra Wakhidah)

Wartapalaindonesia.com, FEATURE – Tahun 2017, World Wildlife Fund for Nature (WWF) Indonesia mempublikasikan laporan berjudul The Environmental Status of Borneo 2016. Menurut laporan itu, dari total sekitar 74 juta hektar hutan pada tahun 2015, sebanyak 55 persennya bukan lagi hutan. Dalam skenario Business As Usual (BAU), WWF memperkirakan Borneo akan kehilangan 75 persen hutan pada 2020.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) telah menganalisis perusahaan tambang yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebanyak 3.585 IUP. Sebagian besar adalah batubara.

Dari total jumlah perusahaan tambang itu, ada 3.092 yang tidak membayar dana jaminan reklamasi. Itu menyebabkan Kalimantan penuh bopeng.

Lubang-lubang tambang yang penuh dengan air mudah sekali ditemukan. Beberapa bertempat tepat di pinggir jalan. (Baca: Utang Reklamasi Tambang yang Kerap Tak Dilunasi)

Sedangkan, berdasarkan data Informasi Publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur – Luas Kebakaran Hutan dan Lahan provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 – 2019 sangat fluktuatif.

Tahun 2019 mengalami penurunan dari 26.605,57 hektar menjadi 6.715,00 hektar, namun titik panas (hotspot) terdeteksi pada satelit NOAA yaitu 688 titik hotspot, terdapat kenaikan jumlah hotspot pada bulan Agustus ke September dari jumlah 91 menjadi 700 titik hotpsot.

Tiga faktor penyebab hutan Kalimantan Timur makin kritis.

Pertama, belum optimalnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam ekosistemnya (KSDAE) seperti kebakaran hutan, illegal logging/perambahan, dan gangguan terhadap tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi yang terjadi contohnya Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Soeharto.

Kedua, belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan rehabilitasi hutan dan lahan. Menurut data Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas lahan kritis Kalimantan Timur seluas 12.731.562,37 hektar dengan pengelompokkan 191.051,79 hektar sebagai kritis dan 129.911,88 sangat kritis.

Terakhir, banyaknya potensi hasil hutan yang belum tertangani dengan baik. Potensi hutan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur sangat banyak, yang paling menonjol adalah hasil hutan kayu dari hutan alam dan tanaman. Beberapa peluang dapat meningkatkan potensi hasil hutan, salah satunya adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kayu.

Menurut laporan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), hilangnya potensi kayu PNBP kayu mencapai Rp. 5,24 – 7,24 triliun per tahun selama 12 tahun periode kajian (2003-2014).

Banyak solusi yang telah dirumuskan, WWF mendorong adanya kolaborasi korservasi antara pemerintahan Indonesia dengan Brunei dan Malaysia. Solusi lain adalah menerapkan green business, bentuk ekonomi hijau ini bisa dalam bentuk pemanfaatan hasil hutan yang berkelanjutan hingga perkebunan sawit yang bertanggung jawab.

Namun, peran pemerintah sangat besar untuk tetap menyelesaikan permasalahan hutan yang telah kritis saat ini. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola hutan dengan Prinsip Lestari, serta menggandeng masyarakat dan stakeholder untuk bekerja sama memperbaiki hutan borneo. Salam Lestari!

Kontributor || Cikra Wakhidah, WI 200069

Editor || Muda Lahir Ria, WI 170013

Kirim tulisan Anda untuk diterbitkan di portal berita Pencinta Alam www.wartapalaindonesia.com || Ke alamat email redaksi Wartapala Indonesia di wartapala.redaksi@gmail.com || Informasi lebih lanjut : 081333550080 (WA)

bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: