Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dianggap Tidak Serius Menyelesaikan Permasalahan Oil Spill

Caption Foto: Anjungan (rig) YYA-1 terlihat menyemburkan gas bercampur minyak pada 14/08/2019. Selasa (14/7). (WARTAPALA INDONESIA/Willy Firdaus)

Wartapalaindonesia.com, Karawang– Deputi Pengelolaan Pengetahuan KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), Farid Ridwanuddin menganggap kinerja PHE ONWJ dan Pemerintah Daerah tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan pasca oil spill.

“Satu tahun itu waktu yang cukup banyak untuk menyelesaikan hal dasar seperti pendataan masyarakat terdampak” kata Farid. Menurutnya jika pendataan tidak diselesaikan secara serius, kedepannya bisa terjadi gejolak sosial di masyarakat.

Dalam UU 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Farid mengatakan ada mandat kepada Pemerintah Daerah untuk melindungi nelayan di daerahnya.

“Jika kemudahan usaha nelayan terganggu karena oil spill, itu sama dengan melawan mandat UU 7/2016” jelas Farid. Hak nelayan ada yang dirugikan karena oil spill dan dampaknya akan panjang pada perairan, Farid menganggap hal yang wajar jika nelayan ingin menyampaikan pandangan dan menuntut hak.

Ketika ditanya tentang aktifitas nelayan yang dipekerjakan sebagai pembersih oil spill di tengah laut oleh PHE ONWJ, Farid menggambarkan itu sebagai bentuk eksploitasi nelayan.

“Bentuk eksploitasi kawan-kawan nelayan untuk mengerjakan hal yang berisiko untuk kesehatan mereka” jelasnya.

Farid membagikan pengalaman saat beberapa anggota KIARA yang turun kelapangan pada satu tahun lalu di Pesisir Karawang mengalami gatal dikulit, padahal hanya beberapa hari dilapangan.

“Artinya risiko terhadap kesehatan kawan-kawan (nelayan) yang berada dibarisan terdepan dalam membersihkan limbah B3 itu sangat luar biasa sekali”.

Upah murah, tanpa kontrak kerja, tanpa jaminan keamanan keselamatan kesehatan, dan setelah selesai tidak ada pengecekan kesehatan lanjutan, Farid menggambarkan sebagai sesuatu yang membahayakan nyawa warga negara.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi 3/2010 ada 4 hak masyarakat pesisir yang wajib dilindungi oleh negara, jika mengacu pada 4 hak ini Farid menegaskan bahwa Pemerintah harus menyelesaikan permasalahan oil spill ini segera.

“Apalagi jika sudah ada hitungan kerugiannya itu harus segera diselesaikan, karena ada hal yang lebih besar yaitu pemulihan ekosistem yang tidak cukup satu dua tahun pemulihannya”. Farid menambahkan, “Perda (Peraturan Daerah) Zonasi Wilayah Pesisir itukan ditanda tangani oleh Gubernur Jawa Barat, harusnya Pemerintah Propinsi bertanggung jawab secara struktural dan moral”.

Isu mangrove dan semakin jauhnya nelayan melaut itu harus menjadi perhatian serius Pemerintah Propinsi Jawa Barat, karena menurut Farid aturan-aturannya sudah jelas.

Arifsyah M Nasution selaku Ocean Campaigner Greenpeace Indonesia mempertanyakan keberanian Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam mengklaim potensi dampak pencemaran perairan lautnya.

“Dampak (pencemaran) terhadap luasan laut, Pemerintah Jawa Barat berani tidak melakukan klaim dari luasan 12 mil laut potensi dampak pencemarannya itu seberapa” tegasnya.

Menurutnya hal itu bisa dihitung, namun dirinya tidak yakin itu menjadi bagian yang di valuasi. Padahal terkait pencemaran di laut yang dirasakan nelayan itu menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

Tiga aspek yang dilihat Greenpeace Indonesia terkait oil spill, yang pertama semakin lama pemulihan lingkungan tidak dilakukan maka dampak jangka panjangnya makin lama ditanggulangi.

Kedua, terkait kompensasi menjadi satu gambaran di mana PHE (Pertamina Hulu Energi) tidak menjadikan prioritas untuk pemulihan ekonominya.

Dan ketiga adalah aspek penegakan hukum, menurut Arifsyah semakin lama semakin tidak jelas aspek penegakan hukumnya.

Saat ditanya terkait aspek penegakan hukum atas tragedi oil spill PHE ONWJ, Arifsyah menyatakan PHE tidak memiliki itikad baik untuk membuka proses investigasi yang sedang mereka lakukan.

“Jadi kita juga tidak tau apakah itu sudah selesai atau masih jalan atau tidak dijalankan” sambungnya.

Terkait bertambahnya jumlah biota laut yang mati di Pesisir Karawang seperti 2 lumba-lumba hidung botol saat terjadi oil spill dan 2 pesut mati setelah ditutupnya kebocoran.

Greenpeace Indonesia sudah menduganya karena selaras dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia dan KMSK (Koalisi Masyarakat Sipil Karawang).

 “Intinya Laut Karawang masih tercemar dan kajian yang telah KMSK lakukan itu memperkuat, dan yang pasti kita perlu menduga” pungkasnya. 

 

Kontributor || Willy Firdaus, WI 170016

Editor || Dewi Ayu Ningtyas, WI 190042

 

Kirim tulisan Anda untuk diterbitkan di portal berita Pencinta Alam www.wartapalaindonesia.com || Ke alamat email redaksi Wartapala Indonesia di wartapala.redaksi@gmail.com || Informasi lebih lanjut : 081333550080 (WA)

bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: