Caption foto: Saat Prigi dari Ecoton di Karawang sebagai pembicara Sampah Import Membanjiri Karawang. (WARTAPALA INDONESIA/ Willy Firdaus)
Wartapalaindonesia.com, KARAWANG – Sejumlah orang menggelar aksi protes sampah import pada puncak perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang di Alun-Alun Karawang.
Menggunakan penutup muka dan masker, sambil membentangkan spanduk bertuliskan “Indonesia bukan tempat sampah Amerika Serikat”, para peserta melakukan aksi diam dengan membawa tiga karung sampah dan tong berisi sampah import yang didatangkan salah satu anak perusahaan Sinarmas di Karawang.
Aksi mereka pun mengundang antusias warga untuk berswafoto di acara puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup di Karawang.
“Kami secara tegas menolak adanya sampah import dari Amerika dan negara lainnya,” kata Sekretaris ForkadasC+ (Forum komunikasi daerah aliran sungai Citarum), Yuda Febrian kepada Wartapala Indonesia, Minggu (21/7).
Yuda menyatakan dari data Bali Fokus, perusahaan PT Pindo Deli 3 selama 2019 mengimport sampah untuk bahan baku kertas sebanyak 74.177,784 ton. Import bahan baku pabrik kertas di Karawang ini meningkat 1.106% dibandingkan tahun 2018 yang memiliki total 6.705,234 ton.
Disaat yang sama penanganan sampah domestik Karawang masih kewalahan, dari produksi sampah domestik rata-rata 800 ton/hari yang terangkut ke TPA Jalupang hanya 400 ton/hari. Jika dibandingkan dengan kehadiran sampah import di Karawang, maka sama dengan setengah dari produksi sampah domestik dalam setahun.
Akibat peningkatan itu, sampah import pun berceceran di tengah pemukiman warga Tamanmekar dan Tamansari, Kecamatan Pangkalan. Warga setempat pun diiming-imingi untuk mengelola sampah untuk mencari uang dollar yang tercecer di dalam sampah.
“Rencana pembuatan insenerator oleh pihak perusahaan kertas di Karawang yang juga diamini oleh Pemkab Karawang, tidak menyelesaikan masalah. Bahkan, malah menambah beban pencemaran lingkungan Karawang. Sama saja dengan Karawang sebagai tempat sampah Amerika Serikat,” katanya.
Ia meminta agar Bupati Karawang secara tegas melakukan penolakan terhadap sampah import.
“Amerika Serikat merupakan pengekspor sampah terbanyak ke Karawang dengan jumlah 26.582 ton pada 2019. Disusul dengan sampah dari negara Inggris, Australia, Swiss, Spanyol, Prancis, Italia, Belanda, Norwegia dan Singapura,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang, Wawan Setiawan mengatakan pihaknya telah memberikan sanksi yang tegas kepada PT Pindo Deli 3 yang sampah importnya berceceran di masyarakat.
“Mereka sudah menarik sampah-sampah itu dari masyarakat,” ungkap Wawan.
Sampah-sampah import yang saat ini masih berceceran, menurut Wawan, berasal dari perusahaan kertas Kabupaten Bekasi. Pihaknya telah melakukan protes kepada DLHK Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Karena kita di Karawang tidak memiliki akses untuk menutup perusahaan di Bekasi,” tutur Kadis LHK Karawang kepada Wartapala Indonesia, Selasa (23/7).
Menurut Wawan, sempat terpikirkan untuk berkirim surat dari Bupati Karawang ke Bupati Bekasi untuk menindak PT Fajar Surya Wisesa. Namun niatan tersebut diurungkan setelah ditegur oleh Bagian Hukum karena tidak etis, maka hanya dikirim surat dari DLHK Karawang kepada perusahaan dengan tembusan DLHK Provinsi dan KLHK.
“Pada saat hari adhyaksa di Kejari (Kejaksaan Negeri) Karawang, kami juga sempat berkonsultasi dengan Asdatun (Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara). Tentang bagaimana peluangnya untuk mensomasi atau tuntut perdata ganti rugi, dan ini mereka sedang mengkaji mungkin jika ada peluang, baru kita diskusikan dengan Bidang Wasdal (Pengawasan dan Pengendalian) DLHK Karawang,” pungkasnya.
Pegiat lingkungan meminta pemerintah untuk mengubah status import waste paper (sampah kertas) menjadi red line. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengawasan penyelundupan sampah dalam import waste paper.
“Kita tidak melarang adanya import. Tetapi kenyataanya, import waste paper ini dimanfaatkan sejumlah oknum untuk menyelundupkan sampah. Dari sampah plastik hingga sampah B3,” kata Direktur Eksekutif Ecoton Prigi Arisandi kepada Wartapala Indonesia di Karawang, Rabu (22/7).
Ia meminta untuk peningkatan pengawasan import waste paper, dilakukan dengan mengubah status import waste paper menjadi red line dari sebelumnya green line.
“Sehingga ada pengawasan yang ekstra dari bea cukai ketika statusnya dirubah ke dalam red line,” katanya.
Penyelundupan import sampah melalui import waste paper telah terbukti di sejumlah pelabuhan seperti di Tanjung Perak, Batam dan Tanjung Priuk. Bahkan dari dugaan Ecoton 40% sampah yang diselundupkan. Bea Cukai justru menemukan 60% sampah diselundupkan melalui import waste paper.
Lanjut Prigi, waste paper digunakan untuk bahan baku pembuatan kertas oleh sejumlah pabrik kertas. Dari pemantauanya di pabrik kertas itu, ia melihat banyak sampah-sampah bukan kertas seperti plastik dan B3 kemudian dikeluarkan oleh pabrik-pabrik untuk dikelola oleh masyarakat.
“Sampah campur ini memang sampah murah. Dibandingkan dengan sampah yang telah dipilah, karena biaya pemilahan di luar negeri sangatlah mahal,” ucapnya.
Waste paper digunakan oleh 55 perusahaan kertas di Indonesia. Peningkatan import sampah terjadi ketika 2017, saat Tiongkok melakukan penghentian import sampah.
Prigi menyebutkan saat itu, Tiongkok sadar akan kesehatan masyarakatnya. Import sampah justru membuat kerugian besar karena adanya peningkatan penyakit kanker dan cacat bayi. Akibatnya banyak negara-negara di Eropa, Amerika dan Australia kebingungan untuk membuang sampah mereka.
Kontributor || Willy Firdaus
Editor || Nindya Seva Kusmaningsih
Kirim tulisan Anda untuk diterbitkan di portal berita Pencinta Alam www.wartapalaindonesia.com || Ke alamat email redaksi Wartapala Indonesia di wartapala.redaksi@gmail.com || Informasi lebih lanjut : 081333550080 (WA)