Oleh: Ratdita Anggabumi T
Jurnalis Wartapala Indonesia
Wartapalaindonesia.com, PERSPEKTIF โIndonesia adalah negara rawan bencana. Namun, di balik cepatnya respons darurat, masih ada persoalan mendasar yang terus berulang, yakni ketidaktepatan bantuan pangan pada fase awal tanggap darurat.
Pada hari pertama hingga hari ketiga pasca bencana, kondisi lapangan umumnya belum stabil. Air bersih terbatas, alat masak belum tersedia, dan dapur umum belum berfungsi.
Dalam situasi seperti ini, bantuan berupa beras atau mie instan sering kali tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh pengungsi. Alih-alih membantu, bantuan tersebut justru menjadi beban tambahan.
Sebagai masyarakat pecinta alam, mapala, dan relawan kebencanaan, kami terbiasa menghadapi kondisi ekstrem dengan keterbatasan logistik. Dari pengalaman lapangan tersebut, satu hal menjadi jelas dalam kondisi darurat, yang dibutuhkan bukan bahan makanan, melainkan makanan yang bisa langsung dikonsumsi.
๐๐ผ๐ป๐๐ฒ๐ฝ ๐ฅ๐ฎ๐ป๐๐๐บ ๐ฆ๐ถ๐ฎ๐ฝ ๐ ๐ฎ๐ธ๐ฎ๐ป
Yaitu jatah makanan yang sudah ditakar untuk memenuhi kebutuhan energi seseorang dalam kondisi terbatas tanpa bergantung pada dapur, alat masak, atau proses tambahan. Dalam konteks bencana atau militer, ransum berarti, siap dikonsumsi, tinggal buka dan makan,padat energi dan nutrisi, tahan lama dan higienis.
Ransum dirancang untuk bertahan hidup, bukan kenyamanan. Jadi, ransum bukan sekadar makanan, tapi alat logistik agar manusia tetap hidup dan berfungsi di situasi darurat.
Konsep ransum siap saji lahir dari pengalaman panjang militer dalam menghadapi medan operasi yang serba terbatas, tanpa dapur, tanpa air, dan tanpa waktu. Ransum dirancang bukan untuk kenyamanan, tetapi untuk memastikan seseorang tetap bertahan hidup, mampu berpikir jernih, dan terus bergerak.
Prinsip ini sangat relevan dengan kondisi pengungsi bencana pada fase awal tanggap darurat.
Ransum siap konsumsi perlu dipahami secara tepat. Ia bukan pengganti dapur umum, melainkan jembatan logistik sementara sampai sistem penyediaan pangan konvensional dapat berjalan. Kesalahan yang kerap terjadi bukan pada konsep ransum, melainkan pada cara pandang yang tidak membedakan penanganan bencana berdasarkan fase.
๐ฃ๐ฒ๐ป๐ฒ๐ฟ๐ฎ๐ฝ๐ฎ๐ป ๐๐ฒ๐น๐๐บ ๐ข๐ฝ๐๐ถ๐บ๐ฎ๐น
Perlu dicatat, konsep ransum siap saji sebenarnya telah diterapkan di Indonesia dalam skala terbatas oleh unsur TNI, lembaga kebencanaan, organisasi kemanusiaan, dan relawan. Namun, penerapannya belum optimal karena belum adanya kebijakan nasional yang kuat dan mengikat, termasuk payung hukum yang menempatkannya sebagai bagian dari logistik strategis bencana.
Anggapan bahwa ransum siap saji tidak tepat bagi pengungsi atau sulit diproduksi perlu diluruskan. Yang tidak tepat justru ketika pengungsi diberi makanan yang tidak bisa langsung dimakan dalam kondisi darurat. Sementara keterbatasan produksi merupakan persoalan keputusan dan sistem kebijakan, bukan kelemahan konsep.
Indonesia memiliki industri pangan yang memadai untuk mendukung produksi ransum siap saji melalui kerja sama negara dan swasta serta pengembangan produksi berbasis regional di wilayah rawan bencana.
๐๐ฒ๐ฏ๐ถ๐ท๐ฎ๐ธ๐ฎ๐ป ๐ฆ๐ถ๐ป๐ด๐ธ๐ฎ๐
Sebagai bagian dari masyarakat pecinta alam, pemikiran berbasis pengalaman lapangan ini patut menjadi perhatian serius pemerintah. Melindungi warga negara dalam situasi bencana adalah kewajiban negara, dan salah satu wujud perlindungan tersebut adalah memastikan bantuan pangan yang tepat guna pada fase paling kritis.
Bantuan pangan pada fase tanggap darurat masih didominasi bahan mentah yang membutuhkan air, alat masak, dan waktu. Untuk itu, ransum siap saji perlu ditetapkan sebagai logistik strategis nasional bencana, berfungsi sebagai jembatan pangan pada hari pertama hingga hari ketiga.
Pemerintah perlu menetapkan standar nasional ransum siap konsumsi, membangun kerja sama dengan industri pangan melalui kontrak siaga, mengembangkan produksi dan gudang regional di wilayah rawan bencana, serta mengintegrasikannya ke dalam SOP tanggap darurat awal.
๐ฃ๐ฒ๐ฟ๐๐ฏ๐ฎ๐ต๐ฎ๐ป ๐๐ฎ๐ฟ๐ฎ ๐ฝ๐ฎ๐ป๐ฑ๐ฎ๐ป๐ด ๐ฑ๐ฎ๐ป ๐ฃ๐ฒ๐ป๐ด๐๐ฎ๐๐ฎ๐ป ๐๐ฒ๐ฏ๐ถ๐ท๐ฎ๐ธ๐ฎ๐ป
Bantuan pangan darurat akan terus tidak tepat guna pada fase paling krusial bagi korban bencana. Lebih jauh, kegagalan ini bukan hanya pada tataran fungsional di lapangan, tetapi bahkan secara administratif negara kerap gagal. Tidak ada standar nasional yang tegas, tidak ada klasifikasi bantuan berbasis fase bencana, dan tidak ada mekanisme pengadaan siaga yang mengikat.
Logistik disalurkan sekadar menggugurkan kewajiban, atau bahkan hanya untuk terlihat di mata internasional. Kebijakan dibuat tanpa pijakan kondisi nyata, dan keberhasilan diukur dari banyaknya bantuan yang tercatat keluar, bukan dari apakah bantuan itu benar-benar bisa dikonsumsi dan menyelamatkan korban.
Negara terlihat hadir di laporan, tetapi absen dalam realitas hari-hari paling genting bagi pengungsi. Ini bukan semata soal ransum, melainkan cermin lemahnya tata kelola penanganan darurat yang belum menempatkan keselamatan dan martabat warga sebagai inti kebijakan.
Editor || Wandi Wahyudi, WI 200223
Kirim tulisan Anda untuk diterbitkan di portal berita Pencinta Alam www.wartapalaindonesia.com || Ke alamat email redaksi Wartapala Indonesia di wartapala.redaksi@gmail.com || Informasi lebih lanjut : 081333550080 (WA)