WartapalaIndonesia.com, MAKASSAR – Koordinator Pusat Kordinasi Nasional (PKN) Mapala Se-Indonesia, Muhammad Yusril Sudarmin, menyambut baik langkah pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) 4 perusahaan tambang di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Dalam wawancara eksklusif bersama Abdul Aziez dari Wartapala Indonesia, Yusril menyebut langkah berani pemerintah harus didukung penuh. (11/6/2025).
“Ini adalah kabar baik yang patut kita rayakan bersama. Kami keluarga besar Mapala se-Indonesia, sangat mengapresiasi keputusan Presiden dan jajarannya yang menaruh perhatian serius pada kelestarian Raja Ampat, kawasan yang menjadi kebanggaan dunia,” jelas Yusril.
Meskin demikian Yusril menekankan pentingnya pengawalan yang berkelanjutan, agar kebijakan ini tidak hanya berhenti di atas kertas. “Mapala se-Indonesia akan terus mengawal proses implementasi pencabutan IUP ini. Untuk memastikan tidak ada celah baru yang merusak alam,” katanya.
Namun lebih dari itu lanjut Yusril, Mapala se-Indonesia secara tegas akan mengawal setiap kasus pelanggaran lingkungan di seluruh Indonesia, bukan hanya di Raja Ampat.
Sebagai bagian dari gerakan pecinta alam, PKN Mapala Nasional siap menjadi mitra kritis pemerintah dan masyarakat. “Kami Mapala bukan hanya sekadar komunitas pendaki gunung atau penjelajah alam. Kami adalah penjaga, penggerak, dan pelindung alam,” tegas Yusril.
Yusril turut memapar, fokus kami ke depan adalah menguatkan advokasi lingkungan, edukasi, dan kolaborasi lintas sektor. Potensi SDM Mapala se-Indonesia siap bersinergi dengan semua pihak pemerintah, LSM, akademisi, hingga masyarakat adat untuk memastikan kelestarian alam Indonesia tetap terjaga.
Menutup wawancara ini, Yusril menyerukan pesan ke seluruh anggota Mapala se-Indonesia agar bangkit dan lebih aktif lagi bersuara. Jangan pernah ragu menjadi garda terdepan. Bukan hanya untuk Raja Ampat, tetapi untuk setiap kasus pelanggaran lingkungan yang terjadi di negeri ini.
“Suara kita adalah nyawa bagi bumi yang kita cintai. Mari bersama-sama, kita kawal, kita jaga, kita perjuangkan kelestarian alam Indonesia,” pesan Yusril.
Sebagai informasi 4 perusahaan tambang di wilayah Raja Ampat yang dicabut izinnya adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
Pencabutan IUP diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Mensesneg menegaskan bahwa keputusan ini diambil Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, pada 10 Juni 2025. (AA).
Kontributor || Abdul Aziez, WI 200059
Editor || Ahyar Stone, WI 21021 AB
Kirim tulisan Anda untuk diterbitkan di portal berita Pencinta Alam www.wartapalaindonesia.com || Ke alamat email redaksi Wartapala Indonesia di wartapala.redaksi@gmail.com || Informasi lebih lanjut : 081333550080 (WA)