WARTAPALA INDONESIA

Aksi Solidaritas Untuk Menjaga Cagar Alam Kamojang dan Papandayan

Caption foto: Peserta aksi membacakan puisi karya WS Rendra saat aksi solidaritas di Car Free Day, Pare. (WARTAPALA INDONESIA/ Abdul Hamid)

Aliansi Pelajar Jawa Barat (Jabar) dan Perpustaakaan Jalanan (PERJAL) Pare melakukan aksi solidaritas menolak dan menuntut dicabutnya SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA2/1/2018 di Car Free Day Pare.

Gerimis yang membasahi Pare baru saja berhenti, Minggu (17/3) pagi. Para pemuda dari Aliansi Pelajar Jabar dan PERJAL Pare langsung bergegas menggelar lapak buku jalanan seperti biasanya.

Minggu pagi ini ada yang berbeda, karena mereka juga akan melakukan “aksi solidaritas” menolak dan menuntut dicabutnya SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA2/1/2018 tertanggal 10 Januari 2018. SK tersebut terkait persoalan Penurunan Status Kawasan Cagar Alam Kamojang dan Papandayan menjadi Taman Wisata Alam untuk kawasan Cagar Alam Kamojang seluas 2.391 hektare dan Cagar Alam Papandayan seluas 1.991 hektare.

Sebelum turun aksi, mereka sudah mengadakan diskusi mendalam guna mengkaji isu ekologi itu pada malam sebelumnya. Aksi penolakan diisi dengan orasi, deklamasi puisi-puisi perlawanan dan pernyataan sikap bahwa mereka menolak.

“Pak Ridwan Kamil ini lagi gencar-gencarnya untuk pembangunan wisata. Titik Papandayan dan Kamojang itu sudah masuk. Di sini memang ada pro dan kontra untuk masalah ini. Dalam artian SK itu hanya sebagian orang yang tahu. Jadi para elit kecamatan dan kabupaten saja yang tahu,” ucap Koordinator Aksi Ferry Firdaus, saat diwawancarai.

Sambil menyeruput kopi ia juga menjelaskan, masyarakatlah yang akan dirugikan jika surat keputusan itu tidak dicabut dan pemerintah menggunakan dalih kesejahteraan. Tetapi kesejahteraan yang bagaimana? Surat keputusan itu juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 pada Pasal 1 disebutkan bahwa Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Dan dalam pasal 12  juga disebutkan bahwa Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam (termasuk cagar alam) agar tetap dalam keadaan asli.

Dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 pada pasal 1 menjelaskan bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Mereka khawatir jika cagar alam statusnya diturunkan menjadi taman wisata alam akan terjadi pengeksploitasian alam. Sehingga mengakibatkan  terganggunya ekosistem yang ada.

Untuk membakar semangat perjuangan dalam menolak dan menuntut dicabutnya SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA2/1/2018, salah satu anggota aksi pun mendeklamasikan puisi dengan judul “Sajak Burung-burung Kondor” karya WS Rendra yang diiringi dengan genjrengan gitar.

“Para tani–buruh bekerja, berumah di gubug-gubug tanpa jendela, menanam bibit di tanah yang subur, memanen hasil yang berlimpah dan makmur. Namun hidup mereka sendiri sengsara,” suara lantang anggota aksi saat mendeklamsikan puisi tersebut.

“Dan bila mereka menuntut perataan pendapatan, para ahli ekonomi membetulkan letak dasi, dan menjawab dengan mengirim kondom,” lanjutnya.

Waktu terus berjalan hingga hampir pukul sembilan, itu pertanda CFD hampir selesai. Usai orasi dan deklamasi puisi selesai dilakukan, selanjutnya pembacaan pernyataan sikap penolakan pun dilakukan secara bersama-sama. Anggota aksi berdiri berjejer di tengah jalan yang dipimpin oleh Ahmad Fathul Ma’arif dan diikuti anggota aksi lainnya sambil mengangkat tangan kirinya sebagai simbol penolakan.

Dengan suara lantang mereka meneriakkan pernyataan “Kami dari Aliansi Pelajar Jabar bersama Perpustaakaan Jalanan Pare. Mendukung pergerakan Aliansi Cagar Alam Jawa Barat dan masyarakat Kamojang dan Papandayan Garut. Mengawal pencabutan SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA2/1/2018 tentang status cagar alam ke taman wisata alam. Hidup alam hayati. Cagar alam kami harga mati, cagar alam kami harga mati, cagar alam kami harga mati!”

Anggota aksi tidak hanya bersal dari Jawa Barat dan Pare saja, tetapi berasal dari penjuru daerah lain juga. Ada dari Maluku, Makassar dan Sumatra.

“Walaupun saya bukan warga Jawa Barat, tetapi saya tetap mengawal kasus ini. Saya melihat bukan sebagai persoalan Jawa Barat, tetapi persoalan alam Indonesia,” ucap Alves anggota aksi dari Sumatra.

Untuk aksi-aksi selanjutnya akan terus dilakukan, untuk mengawal dan menyemangati kawan-kawan aktivis yang berada di lokasi Cagar Alam.

Kontributor || Abdul Hamid, WIJA Kediri

Editor || Agung Wahyu Utomo

Kirim tulisan Anda untuk diterbitkan di portal berita Pencinta Alam www.wartapalaindonesia.com || Ke alamat email redaksi Wartapala Indonesia di wartapala.redaksi@gmail.com || Informasi lebih lanjut : 081333550080 (WA)

bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: