WARTAPALA INDONESIA

Cabut SK Menteri Menjadi Harga Mati

Caption foto: Dirjen KSDAE Ir, Wiratno, M.Sc. bersama masa aksi dari Aliansi Cagar Alam Jawa Barat di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jl. Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat. (WARTAPALA INDONESIA/ Willy Firdaus)

Wartapalaindonesia.com, JAKARTA – Rabu, 6 Maret 2019, sejak pukul sepuluh pagi masa aksi dari Aliansi Cagar Alam Jawa Barat yang menolak SK25/MENLHK/SETJEN/PLA2/I/2018 telah berkumpul di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jl. Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Setelah 3 hari (3-5 Maret 2019) melakukan aksi longmarch sejauh – /+ 200 km dari Bandung-Purwakarta-Karawang-Bekasi-Jakarta, masa aksi disambut oleh banyak perwakilan kawan-kawan aliansi lain yang menolak SK25—penurunan status kawasan cagar alam Kamojang dan Gunung Papandayan menjadi Taman Wisata Alam.

Perjuangan di depan kantor KLHK tersebut dilakukan bersama-sama dengan Aliansi Cagar Alam lain seperti dari Jogja, Temanggung, Medan, Lampung, Pontianak,  Malang, dan kota lainnya. Mereka adalah Tim25 sebagai perwakilan dari setiap Aliansi Cagar Alam yang menjadi simbol penolakan SK25.

Aksi ini dilakukan setelah pertemuan dengan BBKSDA Jawa Barat pada 14 Februari 2019 lalu yang tidak menghasilkan apa-apa terhadap tuntutan pencabutan SK Menteri.

Dengan alas seadanya masa aksi melakukan shalat bersama dan berdoa agar protes atas SK25 dapat dikabulkan.

Menurut Aliansi Cagar Alam, perubahan status cagar alam menjadi Taman Wisata Alam ini akan merusak Danau Ciharus, danau purba yang terletak di Cagar Alam Kamojang. Danau Ciharus ini menjadi sumber air Sungai Citarum dan Cimanuk, kedua sungai ini termasuk sungai yang sangat penting bagi kehidupan warga Bandung Selatan.

Namun Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sedang tidak berada di kantor. Perwakilan masa aksi hanya diterima oleh Dirjen KSDAE, Dirjen Esensian, dan Dirjen Gakum untuk beraudiensi serta memaparkan hasil kajian-kajian ilmiah terhadap SK yang dikeluarkan Menteri.

Perwakilan KLHK menyampaikan tiga alasan mendasar KLHK dalam menerbitkan  SK 25/2018, yaitu:

  1. Mengakomodir kegiatan atau aktivitas masyarakat sekitar
  2. Mengakomodir keberadaan kegiatan PGE dan Star Energi
  3. Mengakomodir bagi para bisnis wisata alam

Penjelasan KLHK dibantah oleh perwakilan masa aksi. Irwan mengatakan bahwa SK dianggap tidak sah secara hukum karena banyak pelanggaran dalam proses perencanaan perubahan status kawasan yang dilakukan oleh KLHK. Selain itu menganggap bahwa BBKSDA cuci tangan dan dianggap tidak mampu mengurus kawasan.

Dalam audiensi tersebut para perwakilan masa aksi menyampaikan beberapa tuntutan sebagai berikut:

  1. Dirjen segera laporkan tuntutan aliansi kepada Menteri untuk segera mencabut SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA2/I/2018
  2. Segera bentuk tim kajian terpadu yang harus melibatkan masyarakat sekitar lokasi
  3. Segera bekukan SK untuk mengantisipasi terjadi kegiatan di kawasan
  4. Evaluasi segera BBKSDA Jawa Barat secara komprehensif terkait manajemen pengelolaan kawasan

Atas aksi serta hasil audiensi ini Dirjen KSDAE Ir, Wiratno, M.Sc. yang menerima perwakilan massa juga menerima dan membenarkan argumen, pendapat, analisa dan kajian-kajian ilmiah perwakilan massa.

“Keputusan tertinggi ada di Menteri, notulensi rapat dengan Aliansi Cagar Alam Jawa Barat yang berisi tuntutan Aliansi akan disampaikan sore ini juga kepada Menteri. Serta akan ada agenda sidak di tiga titik di Kamojang dan Papandayan untuk memastikan tidak ada aktivitas dalam kawasan, dan saya akan melakukan komunikasi langsung dengan aliansi untuk update perkembangan tuntutan aliansi,” kata Wiratno di depan masa aksi.

Namun, Iwang dari Walhi Jawa Barat mengatakan kurang puas, karena target utama aksi adalah menteri mencabut SK 25/2018.

“Akan tetapi perjuangan Aliansi Cagar Alam Jawa Barat tidak akan berhenti sebelum SK tersebut dicabut,” tambahnya.

Sementara itu Kidung selaku Koordinator Aliansi Cagar Alam Jawa Barat mengatakan akan terus berupaya agar SK ini dicabut. Dan terus melakukan kampanye di kantong-kantong pecinta alam, juga di kantong-kantong masyarakat yang kemungkinan akan terkena dampak perubahan status ini. Mereka juga akan membantu melengkapi data-data penguat agar Dirjen KSDAE mempunyai alasan yang kuat  untuk mendorong pencabutan SK ini.

Kontributor || Willy Firdaus

Editor || N. S. Kusmaningsih

Kirim tulisan Anda untuk diterbitkan di portal berita Pencinta Alam www.wartapalaindonesia.com || Ke alamat email redaksi Wartapala Indonesia di wartapala.redaksi@gmail.com || Informasi lebih lanjut : 081333550080 (WA)

bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: