Carut Marut Penguasaan Hutan Di Kabupaten Karawang

Caption Foto :  Petani Karawang berdiri didepan spanduk reforma agraria. (WARTAPALA INDONESIA/Willy Firdaus)

WartapalaIndonesia.com, Karawang – Sejak 11 April 2022, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sudah mendeklarasikan diri atas penolakan program Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dari KLHK. Awalnya deklarasi penolakan ini masih bersifat lokal, yaitu dengan narasi mempertahankan hutan di Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang.

Narasi deklarasi ini berkaitan erat dengan konflik penguasaan hutan yang terjadi di Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel antara LMDH dan SEPETAK. Seperti pernah disinggung Nace Permana  Ketua LMDH Jawa Barat yang menyatakan Kepment LHK terbit 5 April 2022, tidak lama berselang kelompok reforma agraria sudah mencoba menguasai kawasan hutan. “Di Karawang juga kelompok SEPETAK, Kosasih sudah siap bawa backhoe (alat berat)” kata Nace ketika di wawancara pertanggal 11 April 2022.

Selain deklarasi yang dilakukan oleh LMDH Karawang, pada tanggal 21 April 2022 LMDH Jawa Barat mengundang LMDH Indonesia, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur untuk bertemu dan mengambil sikap di Karawang. Dalam undangannya dengan jelas LMDH Jawa Barat meminta seluruh LMDH yang diundang untuk mengambil sikap terkait Kepment LHK Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022.

Pernyataan sikap LMDH se-Jawa menyatakan menolak Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dan meminta penjelasan Kepment LHK Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022. Beberapa point alasannya adalah terjadinya konflik social, mobilisasi penggarap baru, dampak kerusakan hutan, dan LMDH minta dilibatkan dalam KHDPK.

Engkos Kosasih selaku Sekretaris Umum LSM SEPETAK dalam pernyataannya mengatakan LMDH keliru jika merasa itu adalah konflik tenurial. “Dia (LMDH) menganggap berkonflik dengan SEPETAK atas dasar program KHDPK, padahal SEPETAK berada dalam kerangka GTRA”. GTRA adalah Gugus Tugas Reforma Agraria dengan dasar hukum Surat Keputusan (SK) Bupati Karawang Nomor 800.22/Kep.210-huk/2022 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Karawang.

“Mengenai SK GTRA Bupati, secara pribadi saya merupakan anggota tim GTRA Karawang” ungkap Engkos Kosasih. Engkos juga menyatakan bahwa GTRA bukan perangkat untuk program KHDPK, tapi  untuk reforma agraria.

LSM SEPETAK juga menegaskan bahwa tidak semua anggota LMDH adalah petani penggarap. Menurutnya di Desa Mulyasari dan Mulyasejati ada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menjadi anggota LMDH. “Mereka hanya menjadi instrument politik dari Perum Perhutani agar bisa mempertahankan penguasaan lahan para petani sebagai kawasan hutan untuk kepentingan oknum-oknum Perhutani”.

LMDH juga menyatakan bahwa SHI atau Serikat Hijau Indonesia sebagai pendamping dari program KHDPK. Wartapalaindonesia.com coba mengkonfirmasi kepada Wardi selaku Ketua SHI Karawang. Wardi menyampaikan bahwa SHI Karawang juga masuk dalam program KHDPK, lewat SK Bupati Karawang Nomor 660/Kep.102-Huk/2022 tentang Tim Fasilitasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Tahun 2022.

SK Bupati terkait tim fasilitasi ini diketuai oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, yang bertanggungjawab secara langsung Kepada Sekda Karawang. Dan Bupati Karawang sebagai pengarah dari tim ini, dari 14 anggota tim ada 5 anggota dari unsur Sekretariat Daerah.

“Sebenarnya KHDPK itukan, dia diambil alih dari Perhutani ke Kementerian LHK dan status hutannya tetap ada” kata Wardi. Ketika ditanya terkait alih fungsi hutan menjadi pertanian atau perikanan, Wardi mengatakan melihat dulu potensi hutannya. Menurutnya kalau sudah ada pertanian maka menjadi pertanian, dan kalau tidak ada maka jangan dibuat ada pertanian.

SHI Karawang menyatakan diri tidak merasa berkonflik dengan LMDH, tapi berkonflik dengan penguasa garapan hutan di selatan Karawang. Wardi mencontohkan masih banyak penggarap yang memiliki 10 Ha, maka SHI meminta tidak lebih dari 2 Ha untuk setiap penggarap.

“Saya tidak masuk keranah sana, itu ranahnya SEPETAK yang mangklaim bukan tanah hutan” kata Wardi ketika ditanya terkait konflik di Desa Mulyasari antara LMDH dan SEPETAK. Wardi menjelaskan bahwa sebetulnya itu konflik antara LSM SEPETAK dengan Perum Perhutani, ditanah ruislag PT. Pupuk Kujang. Dan masih proses hukum di pengadilan antara gugatan masyarakat dengan Perhutani.

Hasil Investigasi SHI Karawang konflik ini terjadi karena proses ruislag PT. Pupuk Kujang belum selesai di tingkat Kementerian. Wardi memperingatkan PT. Pupuk Kujang terkait gugatan masyarakat ini, karena jika masyarakat menang gugatan hukum maka PT. Pupuk Kujang harus menyiapkan lagi ruislagnya. “(PT. Pupuk) Kujang harus menyiapkan tanah ruislag kembali, kalau enggak Kujang harus dibongkar bangunannya” pungkasnya.

Editor || Willy Firdaus, WI 170016

Kirim tulisan Anda untuk diterbitkan di portal berita Pencinta Alam www.wartapalaindonesia.com || Ke alamat email redaksi Wartapala Indonesia di wartapala.redaksi@gmail.com || Informasi lebih lanjut : 081333550080 (WA)

bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: