Kawasan Pesisir Untuk Pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals)

Caption foto: Area sekitar bekas tempat pelelangan ikan yang sekarang tidak difungsikan lagi karena abrasi parah di Pesisir Pantai Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. (WARTAPALA INDONESIA/ M. Arkham Z. P.)

Wartapalaindonesia.com, SEMARANG – Indonesia biasa disebut sebagai negara maritim atau negara kepulauan. Tentu karena di negara ini terdiri dari banyak pulau. Nama Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu Indo yang artinya India dan Nesia yang artinya pulau. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terbentang di khatulistiwa sepanjang 3.200 mil (5.120 Km²) dan terdiri atas 13.667 pulau besar dan kecil.[1]

Dengan jumlah pulau yang banyak itu, Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati, khususnya keanekaragaman hayati pesisir dan kelautan. Pesisir Indonesia dengan sebagian besar berada di perairan Indo-Pasifik menjadi pusat keanekaragaman terumbu karang dunia dengan varietas lebih dari 400 spesies. Dengan luas terumbu karang 8,5 juta Ha, perairan Indonesia bermanfaat sebagai habitat ganggang laut. Suhu perairan Indonesia yang relatif hangat merupakan tempat yang sangat sesuai bagi ikan yang bermigrasi untuk berkembang biak seperti lumba-lumba, ikan tuna, ikan paus dan penyu. [2]

Pesisir Indonesia memiliki peranan yang amat sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan rakyat Indonesia kedepannya. Kita harus mengakui ketergantungan kita pada kawasan pesisir terhadap sistem pangan, nutrisi dan kesehatan pada keanekaragaman hayatinya.

Salah satu ragam sumber daya laut dan pesisir adalah hutan mangrove. Hutan mangrove memiliki peranan penting sebagai banteng alami untuk mencegah abrasi, angin kencang, dan penahan gelombang ombak yang besar.

Hutan mangrove di kawasan pesisir membentuk suatu ekosistem tersendiri dan memiliki peran yang luar biasa. Dalam hal ekonomi memiliki peran sebagai penyedia kayu, arang kayu, daun yang digunakan sebagai obat sampai bahan baku kertas. Sedangkan secara fungsi ekologis berperan sebagai penyedia makanan bagi biota perairan, pelindung dari abrasi pantai, angina topan serta tsunami, tempat hidup berbagai biota laut serta penyerap limbah.[3]

Oleh karena itu perusakan kawasan mangrove pesisir harus mulai dihindari dan diperbaiki agar manfaat dari keanekaragaman hayati kawasan pesisir yang penting tetap terjaga.

Namun, sayangnya pada saat ini, kondisi pesisir begitu memperihatinkan. Abrasi yang dengan ganasnya mengikis daratan perlahan dan terus menerus, Rob yang melanda menyebabkan banjir “dadakan” sekitar pesisir, pengalih-fungsian lahan tanaman mangrove/hutan mangrove yang dijadikan tambak ikan, udang maupun garam menjadikan kawasan tersebut rawan bencana alam, rawan terkena wabah penyakit.

Bencana yang paling jelas akan terjadi apabila terdapat kerusakan ekosistem kawasan pesisir adalah banjir atau Rob. Banjir merupakan ancaman bencana yang berkolerasi dengan perubahan iklim. Sedangkan angina ribut atau topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran dan wabah merupakan bentuk lain yang berpotensi menimbulkan bencana. Menjadi lebih komplek ketika pelbagai ancaman bencana tersebut dihubungkan dengan ancaman sekunder dari banjir seperti krisis air bersih, ketersediaan pangan, sebaran wabah sampai tindak pidana kriminal akibat berhentinya sektor pendukung perekonomian warga.[4]

Seperti yang terjadi di kawasan Pesisir Mangkang, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, kawasan tersebut sudah biasa dilanda banjir Rob apabila sedang musim hujan.

Selain kondisi hilir yang mengalami abrasi, pengalih fungsian lahan dari hulu sampe hilir sekitar DAS (Daerah Aliran Sungai) juga menjadikan aliran dari atas atau hulu terhambat dan tidak bisa mengalir dengan baik.

Ataupun di kawasan Pesisir Bandengan, Kota Pekalongan yang kondisinya sudah sangat parah, bahkan untuk beberapa kecamatan disana sudah ditetapkan sebagai wilayah terkena dampak Rob secara permanen.

Akibatnya, dua kawasan tersebut mengalami dampak yang memperihatinkan, dari rusaknya infrastruktur seperti jalan raya, tempat ibadah ataupun kantor karena abrasi parah. Kondisi kesehatan yang menurun karena sanitasi yang buruk, tercemarnya air sungai karena sampah yang menumpuk di sekitar bantaran sungai ke arah laut menyebabkan wabah penyakit disentri, penyakit kulit, ataupun penyakit lainnya.

Dampak lain pada ketersediaan pangan berupa ikan yang kian hari kian sedikit. Hal tersebut dikarenakan akar dari tanaman mangrove yang biasa digunakan sebagai tempat berkembang biak mulai musnah terganti tambak-tambak udang, ikan, dan garam maupun terkontaminasi dan mati oleh limbah berbahaya dari industri besar maupun kecil.

Apabila dibiarkan terus menerus, maka kekayaan keanekaragaman hayati yang ada di kawasan pesisir akan hilang. Menjadikan tidak seimbangnya ekosistem alam yang mana membuat pemenuhan kebutuhan sumber pangan dan kesehatan menjadi tidak terpenuhi secara baik.

Masyarakat sangat bergantung pada kekayaan keanekaragaman hayati pesisir dan laut. Sebab untuk memenuhi kebutuhan pangan berupa ikan dan sumber daya lainnya dan menjaga keseimbangan ekosistem terhadap perubahan iklim, khususnya masyarakat pesisir.

Perlu pemanfaatan secara bijak agar bisa terus bertahan dan berputar secara mulus roda ekosistem perairan, membuat nelayan maupun masyarakat lainnya bisa terus merasakan manfaat dari ekosistem perairan.

Pada tahun 2015, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menyepakati sebuah gagasan yaitu Sustainable Development Goals atau SDGs. Semua Negara dari anggota PBB mengadopsi gagasan ini, memberikan cetak biru bersama untuk perdamaian dan kemakmuran bagi planet bumi. SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini menjadi agenda tahun 2030 nantinya oleh PBB, merupakan seruan mendesak untuk bertindak oleh semua Negara maju dan berkembang dalam kemitraan global.[5]

Mereka menyadari bahwa mengakhiri kemiskinan dan perampasan lainnya harus dengan strategi yang meningkatkan kesehatan dan pendidikan. Mengurangi ketimpangan, dan memacu pertumbuhan ekonomi semuanya sambil mengatasi perubahan iklim dan berkerja untuk melestarikan lautan serta hutan kita.

Gagasan ini tentunya akan berjalan dengan baik di Indonesia melalui konservasi kawasan pesisirnya. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara berkelanjutan di kawasan konservasi pesisir agar tercapainya konservasi keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan, serta pemerataan keuntungan secara adil dan seimbang diantara masyarakat dan para pihak (stake holders) yang terlibat.

Baik masyarakat, pemerintah maupun pihak lain yang terlibat harus bahu membahu mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan peduli.

Pemerintah bisa mengimplementasikan kepeduliannya dengan membuat peraturan atau undang-undang tentang wilayah konservasi pesisir secara komprehensif dan mampu digunakan untuk melindungi kawasan tersebut, juga ketegasan dalam pelaksanaan lewat aparat penegak negara agar tidak mudah dilanggar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Peraturan tersebut haruslah secara objektif dan tidak merugikan baik bagi masyarakat, investor atau pengembang, ataupun pihak lain. Juga keterlibatan masyarakat untuk ikut menjalankan dan mengawasi bersama pemerintah terkait peraturan tersebut. Serta untuk semua elemen warga Indonesia, perlahan tapi pasti mulai menerapkan konsep sumber daya alam bukanlah warisan nenek moyang, melainkan harta bagi anak cucu kita agar bisa menggunakan dan memanfaatkannya secara bijak.

Pada tanggal 22 Mei kemarin diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Hayati Dunia 2019.  Peringatan ini ditetapkan oleh PBB sebagai Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia dimana menandai waktu diselesaiknnya naskah Final Convention on Biological Diversity (CBD) atau Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati pada 22 Mei 1992.

Semoga hari peringatan yang juga dirayakan oleh Negara Indonesia bisa menjadikan pengingat selalu akan pentingnya Keanekaragaman Hayati, khususnya Keanakaragaman Hayati wilayah Pesisir dan Laut agar bisa menjadikan Indonesia menerapkan nilai-nilai penting Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk masa depan pesisir Indonesia dan masa depan generasi penerus.

Sudah banyak kasus pencurian ikan secara illegal, penggunaan pukat harimau, bom ikan, penggunaan lahan konservasi sebagai pabrik, pembuangan limbah berbahaya ke sungai ataupun laut, alih fungsi lahan hijau sebagai kawasan perumahan kumuh, pembukaan hutan untuk pertanian ataupun pertambangan, dan perusakan-perusakan lainya.

Saatnya kita mencoba untuk meninggalkan perbuatan sesat tersebut. Sebuah gagasan tidak akan berjalan tanpa adanya rasa kesadaran dan kepedulian terlebih dahulu, maka dari itu mari kita saling mengingatkan untuk diri kita sendiri dan orang lain terkait hal ini.

Kontributor || M. Arkham Z. P., WI 190032

Editor || Dala Aria, WI 170013

[1] Mila Saraswati dan Ida Widarningsih. Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi,Sejarah, Sosiologi, Ekonomi) untuk kelas IX Sekolah Menengah Pertama. (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008) hlm.88

[2] Aris Subagiyo, Wawargita Permata Wijayanti, Dwi Maulidatuz Zakiyah.Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.(Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017). Hlm.5

[3] Ibid, halaman 169

[4] H.Rudianto.Restorasi Ekosistem Pesisir.(Malang: UB Press, 2017).Hlm.19

[5] www.suistainabledevelopment.un.org. Diakses pada 18 Juli 2019 pukul 13.52 WIB

Kirim tulisan Anda untuk diterbitkan di portal berita Pencinta Alam www.wartapalaindonesia.com || Ke alamat email redaksi Wartapala Indonesia di wartapala.redaksi@gmail.com || Informasi lebih lanjut : 081333550080 (WA)

bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: