Kearifan Lokal Desa Marena di Sulteng Dalam Mengelola Hutan

Caption Foto: Proses Delinasi Peta oleh tim pemetaan partisipatif (PLUP III) didampingi Kepala Desa dan Ketua Adat Desa Marena (wartapalaindonesia.com/Akbar Mutafani)

Wartpalaindonesia.com, SIGI – Desa Marena terletak di Kecamatan Kulawi, Sigi, Sulawesi Tengah. Bisa dicapai dengan perjalanan sekitar 90 kilometer dari Ibu kota provinsi, Palu, menggunakan kendaraan darat roda dua atau pun roda empat. Desa yang dalam istilah lokal disebut Ngata Marena, ini dihuni total 361 jiwa dengan 102 Kepala Keluarga.

Selain Etnis Kulawi Moma sebagai etnis terbesar, terdapat pula etnis Rampi, Seko, Toraja, Bugis, Manado, dan Jawa di desa yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian khususnya di persawahan dan perkebunan tersebut. Dari Etnis Kulawi tersebut, terdapat pula Kulawi yang berbahasa Uma seperti Peana, Kantewu, Kalamanta, Winatu, dan Siwongi.

Etnis-etnis ini datang, menetap, berdagang, dan merantau ke desa yang didominasi oleh pegunungan-perbukitan sekitar 90% dengan tingkat kemiringan 60%-80% dari total wilayahnya ini. Nama Marena sendiri menurut penuturan para tetua desa adalah porenaa atau tempat penyebaran kerbau (bengka) untuk mencari makanan dari beberapa pemilik kerbau ketika kerbau dibawa dari Kulawi ke Gimpu dan dari Gimpu ke Kulawi.

Pesona Desa Marena tidak cukup sampai di situ. Sebab Desa Marena merupakan Desa yang masyarakatnya telah mengelola wilayah hutannya dengan cara kearifan lokal sejak diterbitkannya keputusan Bupati kabupaten Sigi Nomor 189-014 tahun 2012 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kulawi di Marena.

Pada dasarnya, penyelenggaraan hutan adat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat, secara berkelanjutan dan menjamin kelestarian lingkungan. Hubungan antara manusia dan alam khususnya hutan adalah bentuk dari satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Pengelolaan hutan adat masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek kebijakan, kapasitas, maupun kelembagaan. Oleh karena itu, pelbagai upaya didorong untuk memastikan agar pengelolaan hutan adat dapat dilakukan secara berdaulat demi tercapainya kemandirian ekonomi dan meningkatkan martabat  sosial-budaya masyarakat adat. Serta diharapkan dapat memberikan pedoman dalam pengelolaan hutan yang bijak berdasarkan konsep karifan lokal yang dimiliki masyarakat Adat Desa Marena.

Selain itu, pengelolaan hutan adat perlu juga mempertimbangkan beberapa aspek dalam melakukan pemanfaatan hutan, hal ini dapat dilihat dalam konsep pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal yang dimiliki Desa Marena.

 Huaka (wilayah adat) masyarakat Hukum Adat di Marena merupakan satu kesatuan dengan wilayah administratif desa yakni seluas 1.806 hektare. Hutan adat merupakan bagian dari kesatuan wilayah adat To (orang) Marena yang tidak bisa dipisahkan. Hutan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat yang telah menopang kehidupan mereka sehari-hari, menjadi salah satu kekayaan penting bagi masyarakat adat untuk menjamin kesejahteraan hidupnya. Hutan juga dipandang sebagai titipan dari yang maha kuasa bagi kelanjutan kehidupan  generasi yang akan datang.

Warga Marena menggolongkan hak kepemilikan sumber daya alam menjadi dua, yaitu hak kepemilikan bersama dan hak kepemilikan pribadi. Penguasaan dan kepemilikan yang dimaksud sangat erat kaitannya dengan sistem tata ruang wilayah maupun peruntukkan kawasan hutan di antaranya:

1. Hak kepemilikan bersama

Hak kepemilikan bersama (hak kolektif atau hak komunal) yang dalam bahasa kulawi disebut Nanu hangkani/Nanu Humawe. Yang termaksud dalam kepemilikan ini adalah tanah dan segala sumber daya alam yang berada dalam wilayah adat (huaka). To Marena membagi beberapa tingkatan atau kategori mencakup Wana Ngkiki, Wana, Pangale, Pahawa Pongko, Oma, dan Balingkea yang secara umum dapat diartikan sebagai berikut:

  • Wana Ngkiki

Kawasan hutan yang terletak di puncak-puncak gunung dengan ciri-ciri: (1) jauh dari dari pemukiman, (2) ditumbuhi lumut, (3) pohon-pohonnya tidak terlalu besar, (4) ditumbuhi rerumputan, (5) suhu rendah atau berhawa dingin, dan (6) merupakan habitat beberapa jenis hewan serta tidak ada aktivitas manusia di dalamnya.

  • Wana

Kawasan hutan yang yang luas dan rapat biasanya juga dikenal dengan hutan rimba atau hutan belantara. Pada tingkatan ini tidak ada aktivitas manusia untuk membuka ladang/kebun, karena kalau dibuka menjadi aktivitas ladang/kebun maka menurut pengetahuan tradisionalnya dapat mengakibatkan bencana kekeringan. Dikatakan demikian karena wana yang tumbuhi oleh pohon-pohon yang besar dan lebat adalah hutan primer yang menyangga dan menjaga ketersediaan air. Ciri-cirinya adalah: (1) Hutannya lebat atau ditumbuhi pohon-pohon besar sehingga tutupannya rapat, (2) dihuni berbagai jenis hewan, (3) tempat mengambil rotan (lauro), (4) pandan hutan (naho), dan lain sebagainya.

  • Pangale

Hutan yaang berada di pengunungan dan dataran. Pangale termaksud kategori hutan sekunder yang bercampur dengan hutan primer karena sebagian sudah ada aktivitas manusia atau telah diolah menjadi ladang, yang kemudian ditinggalkan sampai menjadi hutan seperti semula. Bagi masyarakat Marena pangale dipersiapkan untuk kebun dan daerah datarannya untuk persawahan. Pada tingkatan atau kategori pangale ini dimanfaatkan juga untuk : (1) mengaambil kayu dan rotan yang digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga, (2) pandan hutan dipergunakan untuk membuat tikar dan bakul, (3) obat-obatan untuk perawatan kesehatan, (4) wewangian dan (5) umbut dan daun melinjo untuk sayuran.

  • Pahawa Pongko

Hutan bekas kebun yang telah ditinggalkan dan berusia lebih dari 25 tahun. Sudah hampir menyerupai hutan sekunder, semi hutan primer (pangale), dan pohon-pohonnya sudah tumbuh besar. Karena itu kalau dibuka kembali menjadi ladang untuk menebangnya sudah harus menggunakan pongko (tempat menginjakan kaki yang terbuat dari kayu) yang agak tinggi dari tanah agar dapat menebang dengan baik sama seperti mopangale (membuka hutan pangale), agar dari tonggak pohon yang ditebang tadi diharapkan dapat tumbuh tunas kembali sehingga sesuai dengan namannya yaitu pahawa pongko. Pahawa artinya ganti, sedangkan pongko artinya tangga atau tempat menginjakkan kaki pada waktu menebang.

  • Oma

Oma merupakan hutan bekas ladang atau kebun yang sering diolah. Pada tingkatan ini, Oma dimanfaatkan untuk menanam kopi, kakao, dan tanaman tahunan lainnya. Berdasarkan umur dan pemanfaatannya tingkatan oma ini dibagi menjadi: (1) Oma Ntua, yaitu bekas kebun yang sudah ditinggalkan sekitar 16 sampai 25 tahun, umur pemanfaatannya tergolong tua, artinya kesuburannya sudah kembali normal, untuk itu sudah dapat diolah kembali menjadi ladang atau kebun. (2) Oma Ngura, yaitu bekas kebun yang sudah ditinggalkan sekitar tiga sampai 15 tahun. Oma ngura merupakan jenis hutan yang lebih muda dari oma ntua. Pohon-pohonnya belum besar dan masih dapat ditebas atau ditebang dengan menggunakan alat parang. Ciri khasnya adalah ditumbuhi rerumputan dan belukar (semak belukar). (3) Oma Ngkuku, yaitu bekas kebun yang umumnya sekitar satu sampai dua tahun. Oma Ngkuku didominasi oleh tumbuhan rerumputan, perdu, alang-alang dan sejenisnya. Hak kepemilikan bersama ini terbatas pada pemanfaatan yang diatur dan ditetapkan oleh lembaga adat Marena.

  • Balingkea

Balingkea merukan bekas kebun yang umurnya sekitar enam bulan sampai satu Balingkea sering diolah untuk tanaman palawija berupa jagung (galigoa), ubi kayu (ngkahubi), kacang-kacangan, rica (mariha) dan sayur-sayuran (uta-uta).

2. Hak Kepemilikan pribadi

Kepemilikan yang dimaksud adalah tanah dan segala sumber daya alam yang menjadi milik pribadi atau individu apa bila sudah dikelola atau pembukaan pertama hutan yang disebut popangalea. Semua tanah atau hutan yang dikuasai melalui popangalea disebut dodoha. Di Marena dasar kepemilikan pribadi juga terjadi karena jual beli (lai adai), pemberian cuma-cuma (ahirara), tukar menukar lahan atau dengan barang, budel, atau pembagian warisan, diminta (perapi) dan reklaiming masyarakat.

3. Hutan Adat

Hutan adat adalah hutan yang ada di wilayah adat dan menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hutan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat yang telah menopang kehidupan sehari-hari, serta juga titipan bagi generasi yang akan datang. Hutan adat menjadi salah satu kekayaan penting bagi masyarakat adat untuk menjamin kesejahteraan hidupnya.

Wilayah adat merupakan wilayah keseluruhan yang mencangkupi hutan adat. Dalam pengusulan awal, masyarakat Desa Marena mengajukan luasan hutan adatnya seluas 756 hektare tapi kemudian yang baru dilepaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk dijadikan Hutan Adat Desa Marena baru seluas 405 hektare, yang diakui melalui penetapan SK KLHK Nomor: SK.1154/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.0/3/2017.

Kontributor || Akbar Mutafani, WI 200095

Editor || Danang Arganata, WI 200050

Kirim tulisan Anda untuk diterbitkan di portal berita Pencinta Alam www.wartapalaindonesia.com || Ke alamat email redaksi Wartapala Indonesia di wartapala.redaksi@gmail.com || Informasi lebih lanjut : 081333550080 (WA)

bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: