WARTAPALA INDONESIA

Mencegah Terulangnya Terkaman “Bonita”

Wartapalaindonesia.com, OPINI – Pada akhir April lalu, masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dan pemberitaan nasional dibuat heboh dengan upaya penangkapan Bonita. Seekor Harimau Sumatera betina berumur 4 tahun yang diduga telah menewaskan 2 orang.

Perburuan telah memakan waktu lebih dari 100 hari, berakhir dengan menancapnya peluru bius yang ditembakkan petugas di tubuh Bonita. Selanjutnya kucing besar tersebut dievakuasi ke Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dharmasraya Sumatera Barat.

Kejadian ini menjadi semacam pengumuman akan benderangnya kebuasan manusia dalam merebut habitat alami harimau. Menteri LHK secara jelas memberikan pernyataan bahwa kemunculan harimau di pemukiman dan kebun adalah akibat alih fungsi lahan.

Perubahan fungsi lahan menjadikan homerange Panthera tigris sumatrae  yang biasanya di kisaran 50 – 100 kilometer persegi menjadi terusik. Implikasinya sistem rantai makanan, reproduksi serta aktivitas alamiah lainnya menjadi terganggu.

Rusaknya habitat “Sang Datuk” (begitu masyarakat Sumatera menuebut harimau) didukung oleh hasil analisis lainnya. Woro Supartinah, Koordinator Jikalahari sebagaimana dimuat mongabay.com (22/4/18) menyatakan bahwa PT THIP sebagai lokasi persis terjadinya konflik Bonita dengan manusia berada pada lansekap Kerumutan.

Pada lansekap ini PT THIP bukan satu-satunya, masih ada 22 izin konsesi perusahaan hutan dan sawit. Hasil pengecekan Woro pada satu sisi wilayah perbatasan PT THIP dan PT SPA, hutannya tinggal tersisa 17 hektar saja. Padahal disitulah satwa ini tinggal, dan pada saat hujan lokasi itu banjir.

Tak ayal Bonita diduga mencari wilayah aman ke daratan semisal di kebun-kebun sawit. Peristiwa ini menjadikan semua orang terkesiap, kembali menyadarkan bahwa ada masalah besar disini. Tragedi Bonita, bukan hanya sekedar masalah konflik antara manusia dan satwa saja, namun juga mutlak berbicara masalah habitat sebagai sebuah satu kesatuan ekosistem.

Dalam konsep jasa eksosistem (ecosystem services),  aktivitas suatu masyarakat dengan pengetahuan, jumlah penduduk, sistem sosial-ekonomi, organisasi sosial, nilai-nilai serta teknologi yang dimiliki akan mempengaruhi ekosistem.

Artinya, perubahan-perubahan terkait pengetahuan, jumlah penduduk, sistem sosial-ekonomi, organisasi sosial, nilai-nilai serta teknologi yang dimiliki masyarakat menjadikan jasa ekosistem juga berubah. Begitu pula pada kasus ini, karena perubahan-perubahan pengetahuan, teknologi, nilai masyarakat, harimau sebagai bagian ekositem yang perilaku aslinya menghindar dari manusia menjadi berubah.

Justru si Bonita ini menjadi terbiasa menyambangi dan tidak takut mendatangi pemukiman manusia. Kondisi ini tak dapat dibiarkan, perlu segera ada upaya konservasi yang serius  dan menyeluruh.

Sebagaimana paradigma green, bahwa untuk mengatasi terjadinya krisis lingkungan perlu ada tindakan konservasi menyeluruh dan bukan hanya bersifat teknis biologi saja. Dikarenakan, yang demikian hanya berujung pada penyembuhan gejalanya saja. Diperlukan pendekatan sosial, ekonomi, politik dan budaya yang integratif.

Seorang Profesor konservasi, Navjot S. Sodhi telah menciptakan skala upaya konservasi menjadi tiga yaitu mikro, mezo dan makro. Pada skala mikro prioritas tindakan yang perlu dilakukan adalah menggalang dukungan masyarakat setempat, pemeliharaan nafkah masyarakat serta mulai menggiatkan pendidikan publik terkait konservasi harimau beserta habitatnya.

Skala mezo, prioritas tindakannya hanyalah melaksanakan secara serius pendidikan publik terkait konservasi harimau beserta habitatnya.

Adapun pada skala makro, tindakan prioritas yang perlu dilakukan adalah  penggalangan dukungan politik, keberpihakan pendanaan/penganggaran serta bantuan plus dukungan dunia global menyangkut konservasi harimau beserta habitatnya.

Namun demikian, prioritas kegiatan pada masing-masing skala tidak dapat berjalan sendiri secara parsial, namun harus saling mendukung dan terintegrasi. Hal yang tak boleh ditinggalkan, konservasi tidaklah mutlak dibebankan kepada pemerintah keseluruhan.

Semua pemangku kepentingan (stakeholder) baik dari  lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah sepeti NGO serta masyarakat setempat harus mengambil peran masing masing dengan profesional, konsisten dan berkelanjutan. Sehingga kedepannya tak ada lagi manusia yang diterkam harimau, ataupun manusia yang menerkam harimau.

Penulis : Ihsannudin (Peneliti Pemberdayaan Masyarakat dalam Konservasi, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan Jawa Timur & Kader Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI)

Editor : A. Phinandhita P.

bagikan

Related Articles

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: