Perempuan Nelayan : Perempuan Hebat Negeri Maritim

Suasana “Diskusi Publik : HAM, Nawacita, dan PerempuanNelayan” di Gedung Sentra Ikan Bulak (SIB), Nambangan, Surabaya, Minggu (6/5/2018). (WARTAPALA INDONESIA/ Nurlela Fatmawati)

Wartapalaindonesia.com, KOLOM – “Perempuan Nelayan”. Pertama kali saya mendengar kata perempuan nelayan, saya sempat bingung apa artinya.

Apakah nelayan ada yang perempuan? Karena saya tidak pernah tinggal di daerah pesisir, dan tidak pernah mengadakan riset mendalam tentang kehidupan nelayan, sehingga saya tidak memahami betul apa definisi perempuan nelayan.

Rasa penasaran itulah yang membawa saya untuk mengikuti diskusi berjudul “Diskusi Publik : HAM, Nawacita, dan PerempuanNelayan”.

Diselenggarakan pada 5-8 Mei 2018, pertama kalinya Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyelenggarakan “Temu Perempuan Nelayan” di Gedung Sentra Ikan Bulak (SIB), Nambangan, Surabaya-Jawa Timur. Acara ini diikuti oleh para perempuan nelayan dari berbagai daerah.

Tidak hanya untuk perempuan nelayan, ada 2 agendanya yang juga terbuka untuk umum. Salah satunya adalah yang diselenggarakan pada tanggal 6 Mei 2018, mulai pukul 13.00 WIB.

Berjudul “Diskusi Publik : HAM, Nawacita, dan Perempuan Nelayan”, diskusi ini di isi oleh 4 narasumber, yaitu Masnuah selaku ketua Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), Dian Noeswantari, S.Pi.M.PAA dari peneliti Pusat Studi HAM Universitas Surabaya, Ibu Jo Kumala selaku Direktur Kemitraan Lingkungan Dirjen PSKL Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Bapak Sugeng, dari KNTI.

Pertama, Bapak Sugeng mejelaskan Apa itu nawacita, bagaimana fakta saat ini dan pengimplementasiannya pada sektor kelautan, beserta dampaknya bagi nelayan.

Secara umum, Bapak Sugeng mengungkapkan bahwa program nawacita belum memberikan dampak positif yang signifikan pada kehidupan nelayan. Mengingat program nawacita sudah berjalan sekitar 4 tahun, selama pemerintahan presiden Jokowi.

Selanjutnya materi diisi oleh Ibu Masnuah, selaku ketua Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI).

Ibu Masnuah, atau yang biasa disapa Mbak Nuk menjelaskan bagaimana perjuangan perempuan nelayan di wilayahnya. Ia membawa cerita penting tentang Perempuan Nelayan Yang Dianggap Bukan Nelayan. Cerita ini disampaikan melalui sebuah film berjudul “Perempuan Nelayan” yang diproduksi oleh jurnal perempuan.

Mbak Nuk menceritakan upayanya berserta kelompok perempuan nelayan melakukan advokasi di Desa Morodemak,Kab.Demak hingga bertemu DPR Semarang.

Perempuan nelayan ini berjuang untuk mendapatkan pengakuan dalam identitasnya sebagai perempuan nelayan. Hal ini dikarenakan selama ini perempuan nelayan tidak mendapatkan hak asuransi nelayan dan fasilitas lainnya karena tidak dianggap nelayan dan tak dapat menangkap ikan secara mandiri.

Hal ini bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut UU No 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam pasal 1 ayat (3) dan ayat (8) dsebutkan(3) Nelayan adalah Setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan Ikan(8) Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Padahal, para perempuan nelayan yang melakukan advokasi dan para perempuan nelayan lainnya adalah perempuan yang mata pencahariannya adalah menangkap ikan, sesuai dengan definisi pada UU No.7 Tahun 2016.

Para perempuan nelayan ini sehari-harinya menjadi pelaku penangkap ikan, mengambil hasil tangkapan ikan laki-laki yang pergi melaut, membersihkannya, memilah, mengolahnya, mengawetkannya, atau langsung menjualnya. Jika ditilik dari apa yang dikerjakan sehari-harinya, jelas perempuan-perempuan ini layak disebut sebgai perempuan nelayan dan mendapatkan hak selayaknya nelayan laki-laki.

Bahkan sebenarnya, perempuan nelayan ini memiliki baban kerja yang lebih besar dibandingkan laki-laki.

Dalam film itu digambarkan bagaimana perempuan nelayan melakukan pekerjaannya.

Mulai dari persiapan untuk melaut sejak dini hari, ikut melaut, menebar jaring, mengambil jarring dan memilah ikan yang tersangkut dijaring, hingga menjualnya ke pasar ikan. Semua itu dapat dilakukan oleh perempuan nelayan. Bahkan diungkapakan bahwa perempuan juga bisa menangkap ikan di laut secara mandiri tanpa bantuan laki-laki.

Terbayangkan berapa jam kerja yang harus ditempuh oleh para perempuan nelayan ini. Sungguh ironis jika perempuan-perempuan tangguh ini masih dianggap “bukan nelayan”.

Itulah yang diperjuangkan para perempuan nelayan ini. Mereka hanya menuntut hak yang seharusnya menjadi milik mereka. Setelah perjalanan panjang melawan stereotype di negara kita, akhirnya pejuang perempuan-perempuan nelayan ini bisa mendapatkan identitas “Nelayan” di KTPnya.

Setelah pemutaran film dan pemaparan perjuangan perempuan nelayan Desa Morodemak, Kab. Demak, pemaparan materi dilanjutkan oleh Ibu Dian Noeswantari, S.Pi.M.PAA.

Ibu Dian Noeswantari, S.Pi.M.PAA adalah seorang peneliti dari Pusat Studi HAM Universitas Surabaya. Ia memaparkan Hak-hak perempuan selaku warga negeri Indonesia. Melalui pemaparan materi yang diungkapkannya, Ia melengkapi pengetahuan kami tentang Hak-hak dasar perempuan nelayan.

Terakhir, materi yang diungkapkan oleh Ibu Jo Kumala selaku Direktur Kemitraan Lingkungan Dirjen PSKL Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah tentang Peran Perempuan Pada Perhutanan Sosial di Pesisir.

Pada meteri terakhir ini, kami mendapatkan banyak pengetahuan terkait perhutanan social di pesisir beserta contoh-contoh wilayah yang sudah sukses menerapkannya.

Setelah selesai pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Pada diskusi ini, masing-masing peserta mendapat kesempatan untuk bertanya kepada pemateri.

Dimoderatori oleh Mbak Mai, diskusi berjalan lancar dan menarik sehingga peserta bisa benar-benar memahami apa yang disampaikan.

Terakhir, seusai diskusi peserta dipersilahkan untuk istirahat dan mempersiapkan agenda selanjutnya dikeesekon hari.

Kontributor || Nurlela Fatmawati

Editor || A. Phinandhita P.

bagikan

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan