Tata Kelola Pertambangan Rakyat yang Memerhatikan Keberlanjutan Lingkungan

Oleh: Emmanuel Ariananto Waluyo Adi dan Theresia Rachelita Devia Irani

www.wartapalaindonesia.com – Kegiatan masyarakat menambang di Indonesia belum seluruhnya dapat disebut sebagai pertambangan rakyat, hal ini disebabkan penambangan yang dilakukan seringkali bukan di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan tidak memiliki izin pertambangan/ilegal (PETI). UU Nomor 4 Tahun 2009  jo.UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR (pasal 20) dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diterbitkan oleh Gubernur.

Pertambangan rakyat pada umumnya diusahakan secara tradisional dan terdapat di wilayah cukup luas dengan pelaku usahanya berupa masyarakat setempat belum diimbangi dengan peralatan, fasilitas, pengetahuan, dan permodalan sehingga tambang rakyat cenderung dilakukan tanpa izin (PETI), berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2018 terdapat 8.683 titik kegiatan pertambangan ilegal di Indonesia menempati luas lahan 500.000 ha di 22 provinsi. Sebelumnya, Tahun 2015 KLHK memverifikasi terdapat 302 lokasi PETI yang didominasi penambangan komoditas emas (22%) yang dilakukan oleh penduduk setempat (62%), dengan jumlah kegiatan penambangan mengalami peningkatan sebesar 59% dalam kurun waktu 2010-2015 dan mampu meningkatkan kesejahteraan 77% masyarakat penambang.

Kegiatan PETI mampu memberikan manfaat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun di sisi lain, PETI lebih banyak membawa dampak negatif karena kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat seringkali berdampak pada kerusakan lingkungan dan konflik sosial, hal ini tentunya mencederai tujuan pertambangan yang menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (ahmad redi, jurnal rechstvinding, 2016).

Pemerintah telah berkomitmen dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Perpres 61 Tahun 2019), yang menetapkan arah kebijakan pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup mencakup peningkatan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan yang dilakukan melalui strategi salah satunya penanganan PETI dan penerapan pertambangan berkelanjutan melalui:

  • Penegakan standar pertambangan berkelanjutan;
  • Pembinaan dan pendampingan pada penambangan rakyat untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan;
  • Pemanfaatan teknologi untuk pemulihan pada pertambangan;
  • Peningkatan dan pembenahan pengelolaan inspektur tambang di provinsi pasca berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda;
  • Penegakan kewajiban pengelolaan limbah reklamasi dan kegiatan pascatambang.

Presiden pada 9 Maret 2017 juga telah memberikan arahan bahwa tambang rakyat tidak dimatikan dan dilakukan pembinaan tambang rakyat dengan skema bapak angkat oleh BUMN, dan sesuai dengan Perpres Nomor 21 Tahun 2019 agar dilakukan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat di luar WPR, dimana pada intinya profesi penambang rakyat dialihkan ke profesi seperti pemberdayaan koperasi dan UKM di 5 lokasi Penambang Emas Skala Kecil (PESK) pertahun. Bahwa dalam hal ini tambang rakyat tidak dimatikan demi mewujudkan pertambangan rakyat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Jika ditemukan  Merkuri dan Sianida di lokasi PESK sebagai Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dimana Limbah menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain maka setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut dengan ancaman pidana penjara dan dendanya diperberat dengan sepertiga.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri) dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Terdapat juga Konvensi Minamata mengatur pengadaan dan perdagangan merkuri dan senyawa merkuri, termasuk di dalamnya pertambangan merkuri, penggunaannya sebagai bahan tambahan di dalam produk dan proses produksi, pengelolaan merkuri di PESK, pengendalian emisi dan lepasan merkuri dari industri ke udara, air dan tanah, penyimpanan stok cadangan merkuri dan senyawa merkuri sebagai bahan baku/tambahan produksi, pengelolaan limbah merkuri dan lahan terkontaminasi merkuri, serta kerja sama internasional dalam pengelolaan bantuan teknis, pendanaan dan pertukaran informasi. Secara regulasi pengelolaan tambang rakyat telah diawasi dan keberlanjutannya oleh pemerintah. Dalam melakukan izinnya pertambangan rakyat oleh pemerintah tentu harus memenuhi dokumen lingkungan. Empat persyaratan perizinan usaha saat ini yaitu persetujuan SKKL (AMDAL) atau PKPLH (UKL-UPL), surat persetujuan operasional, bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan ( UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 5 Tahun 2021) dan memenehi standar teknis Peraturan Menteri yaitu Permen LHK 3/2021 dan Permen LHK 6/2021. Sehingga proses pengawasan yang ada akan diawasi secara efisien oleh pemerintah maupun aduan masyarakat kepada pemerintah melalui mekanisme yang ada di regulasi terkait.

Kirim tulisan Anda untuk diterbitkan di portal berita Pencinta Alam www.wartapalaindonesia.com || Ke alamat email redaksi Wartapala Indonesia di wartapala.redaksi@gmail.com || Informasi lebih lanjut : 081333550080 (WA)

bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.