Jambore Perempuan Tolak Tambang; Bukti Perlawanan Tak Pernah Padam

Caption foto: Banner kegiatan Jambore Perempuan Tolak Tambang. (WARTAPALA INDONESIA/ Nurlela Fatmawati)

Wartapalaindonesia.com, SIDOARJO – Para perempuan dan aktivis lingkungan dari berbagai bagian Indonesia menghadiri Jambore Perempuan Tolak Tambang yang bertemakan “Perluasan Geografi Produksi Industri Ekstraktif Dan Dampaknya Terhadap Kaum Perempuan” di Taman Dwarikarta, Sidoarjo pada Kamis-Sabtu, 14-16 Februari 2019.

Sesuai namanya, jambore ini dihadiri oleh mayoritas aktivis perempuan dari berbagai daerah. Meski namanya jambore perempuan, namun banyak juga para laki-laki turut menghadiri acara yang diinisiasi oleh WALHI Jawa Timur dan VOICE ini.

Tujuan dari diadakannya jambore ini adalah untuk mewadahi para aktivis lingkungan perempuan di berbagai wilayah,  khususnya 3 daerah, yaitu; Sidoarjo, Lumajang dan Banyuwangi untuk belajar, berdiskusi dan berjejaring bersama.

Jambore ini memang sangat perlu diadakan, mengingat peningkatan industri ekstraktif di Jawa Timur telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan data yang dihimpun oleh WALHI Jatim, peningkatan industri ekstraktif sejak tahun 2012-2018 adalah sebesar 500%.

Angka peningkatan 500% ini tentu saja memberikan perubahan dan dampak yang luar biasa terhadap masyarakat disekitar wilayah berdirinya industri ekstraktif tersebut. Bukan hanya masyarakat yang berprofesi sebagai petani, nelayan, peternak dan lainnya saja yang merasakan dampaknya, tapi juga para perempuannya.

Para perempuan diyakini menjadi kelompok yang paling besar merasakan dampak dari berkembangnya industri ekstraktif ini. Sebab, para perempuan-lah yang paling banyak bersinggungan dengan aktifitas di ruang domestik.

Mulai dari mencuci, memasak, memandikan bayi, dan lainnya. Aktifitas ini tentu saja membutuhkan air dan ruang hidup yang layak. Sedangkan pertumbuhan industri ekstraktif tersebut seringkali memberikan dampak buruk berupa cemaran air, hingga penggusuran ruang hidup.

Oleh sebab itulah, Jambore Perempuan Tolak Tambang ini harus diadakan. Agar para pejuang lingkungan ini dapat merajut kembali kedaulatan petani, nelayan, para perempuan, dan seluruh masyarakat untuk memperjuangkan ruang hidup, nyawa, kehidupannya, hingga menyelamatkan peradaban dari kerusakan lingkungan.

Dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut, acara ini dihadiri oleh kelompok pejuang lingkungan dari berbagai daerah, NGO, dan juga perwakilan dari pemerintahan. Kelompok pejuang lingkungan yang hadir diantaranya adalah kelompok perempuan dari Lakardowo-Mojokerto, Sidoarjo, Tumpang Pitu-Banyuwangi, Bongkoran-Banyuwangi, Celuk Bawang-Bali, Lumajang, Pejuang lingkungan dari Kepulauan Pari, dan lainnya.

NGO berbasis lingkungan dan perempuan yang turut mengisi acara ini diantaranya adalah WALHI, JATAM, VOICE, Pusat Studi HAM UNESA, Greenpeace dan masih banyak lagi. Tentu saja, selain NGO, acara ini juga dihadiri oleh pihak pemerintahan, seperti KLHK dan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai penyeimbang informasi.

Informasi yang dibawakan dari masing-masing perwakilan masyarakat, NGO maupun pemerintah sangat berharga, untuk dijadikan pembelajaran, evaluasi, dan bahan tindak lanjut.

Seperti sharing yang dilakukan oleh 3 perempuan pejuang lingkungan, yaitu Ibu Har dari Sidoarjo yang terdampak lumpur lapindo, Ike dari Lumajang yang terdampak pertambangan pasir, dan Ibu Ratna dari Banyuwangi yang terdampak pertambangan emas Tumpang Pitu. Sharing ini dilaksanakan pada hari pertama, 14 Februari 2019.

Ketiganya berbagi pengalaman berat yang mereka alami selama memperjuangkan ruang hidupnya. Mulai dari perlakuan yang tidak adil, pengusiran dari tempat tinggalnya, hingga kriminalisasi dan pelanggaran HAM dari pihak investor.

Diskusi Nasional ini juga ditanggapi oleh perwakilan pemerintah, yaitu KLHK dan KKP. Mereka mendengarkan secara langsung dan menerima masukan-masukan yang diberikan oleh para pejuang lingkungan. Melalui acara ini, diharapkan KLHK dan KKP selaku pihak yang berkaitan, mampu melaksanakan kewajibannya dengan benar.

Setelah diskusi nasional, acara di hari pertama dilanjutkan dengan diskusi tematik dengan topik: “Perempuan, Patriarki Dan Pusaran Industri Ekstraktif”, lalu ditutup dengan topik “Energi Kotor dan Mata Rantai Krisis”.

Hari kedua, Jum’at, 15 Februari 2019, diskusi tematik dilanjutkan dengan topik “Industri Ekstraktif dan Pelanggaran HAM”. Topik ini dianggap perlu dibahas, mengingat banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi akibat datangnya industri ekstraktif ke suatu wilayah.

Tentu saja, salah satu kelompok yang paling terdampak adalah perempuan. Oleh sebab itu, diskusi dilanjutkan dengan topik “Gerakan Perempuan dan Pemulihan Ruang Hidup”, kemudian ditutup dengan topik “Perempuan, Tata Kelola Pesisir dan Ancaman Industrialisasi Pariwisata”.

Hari terakhir, Sabtu, 16 Februari 2019, diskusi tematik dilanjutkan dengan topik “Gerakan Mahasiswa dan Perjuangan Rakyat”, kemudian dilanjutkan dengan topik “Air dan Komunitas: Potret Krisis dan Komodifikasi Air”.

Sebagai penutup keseluruhan acara, di hari terakhir ini diadakan lokakarya dan panggung seni.

Semoga melalui acara ini, seluruh pejuang lingkungan dapat semakin memperkuat jaringan dan terus meningkatkan semangat untuk menghalau para perusak lingkungan.

Kontributor || Nurlela Fatmawati

Editor || Amita Pradana Putra

Kirim tulisan Anda untuk diterbitkan di portal berita Pencinta Alam www.wartapalaindonesia.com || Ke alamat email redaksi Wartapala Indonesia di wartapala.redaksi@gmail.com || Informasi lebih lanjut : 081333550080 (WA)

bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: