Komisi IV DPR RI: Meminta Pertamina Segera Menyelesaikan Kerugian Masyarakat!

Caption Foto: Lahan dan ekosistem mangrove terkontaminasi oil spill di Pantai Sadari. Minggu (12/7). (WARTAPALA INDONESIA/Willy Firdaus)

Wartapalaindonesia.com, Karawang–  Anggota Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi mengintruksikan kepada KLHK (Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan) untuk segera melakukan pemulihan lingkungan pasca oil spill PHE ONWJ (Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java) satu tahun lalu.

“Harus segera ditangani secara tuntas, masalah lingkungan hidup itu apalagi yang menyangkut kehidupan masyarakat tidak boleh ditunda terlalu lama”.

Kang Dedi sapaan akrab Dedi Mulyadi menuturkan jika terlalu lama efek ekosistemnya panjang dan yang terbunuhnya (biota laut) terlalu banyak.

Komentar tersebut berkaitan atas pemulihan lingkungan pasca tragedi oil spill PHE ONWJ yang dinilai lambat sehingga membuat hasil tangkapan nelayan menurun di Pesisir Karawang.

Dari hasil wawancara dengan pengelola wisata mangrove di Karawang, alasan lambatnya pemulihan lingkungan karena belum disetujuinya dokumen lingkungan oleh KLHK. “Saya meminta ke Dirjen di KLHK jika itu menjadi alasan, segera lakukan percepatan!” ungkap Kang Dedi.

Pesan singkat dari Kang Dedi meneruskan balasan dari salah satu pejabat KLHK yang menyatakan bahwa  surat perintah pemulihan lingkungan sudah dikeluarkan KLHK sekitar 2 bulan lalu.

Serta bulan lalu pihak PHE ONWJ telah melakukan lelang untuk pelaksanaan pemulihan lingkungan di Pesisir Karawang.

“Saya meminta kepada Pertamina untuk segera menyelesaikan berbagai kerugian yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Karawang” kata Kang Dedi. Kang Dedi juga menunggu Bupati Karawang mengirim surat ke Komisi IV terkait data warga terdampak oil spill, “kami akan perjuangkan!” pungkasnya.

Sementara itu Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK RM Karliansyah ketika dihubungi tidak menjawab. Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir KLHK Dida Migfar Ridha saat dihubungi untuk dimintai tanggapannya terkait 1 tahun pasca tragedi oil spill PHE ONWj tidak merespon.

VP Relations Pertamina Hulu Energi (PHE), Ifki Sukarya menyampaikan “jadi untuk pemulihan lingkungan itu ada 2, yaitu pemulihan lahan terkontaminasi dan pemulihan ekosistem”.

Ifki mengatakan untuk pemulihan lahan terkontaminasi sudah clear, tinggal pemulihan ekosistem. “Kita sudah mendapatkan hasil kajiannya dimana daerah yang (deliniasi) terkontaminasi berat, sedang dan ringan untuk lahan”.

Pemulihan ekosistem dilihat dari biotiknya mulai dari ekosistem mangrove, padang lamun, dan juga terumbu karang. Menurutnya hanya ekosistem mangrove yang terdampak menurut kajian dari IPB, tidak termasuk terumbu karang walaupun Karawang memiliki terumbu karang.

Dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup yang menjadi acuan perbaikan dan pemulihan lingkungan hidup pasca oil spill PHE ONWJ terbagi dalam 9 dokumen.

“Terbagi dalam 9 dokumen dengan 6 dokumen untuk pemulihan lahan dan ekosistem mangrove 3 dokumen” ungkap Ifki. Menurutnya 5 dokumen sudah disetujui oleh KLHK dan akan dilaksanakan tahapan sesuai yang telah disetujui oleh KLHK, pemulihan rencananya akan dilaksanakan Agustus 2020 dan Karawang akan didahulukan.

Ketika ditanya terkait kompensasi, Ifki menjelaskan bahwa untuk nelayan yang belum terdata harus segera menyampaikan kepada Kepala Desa untuk melaporkan.

“Pihak PHE didampingi oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) serta Jamintel (Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen), jadi harus berhati-hati”. Dirinya menyarankan untuk masyarakat yang bukan warga terdampak oil spill diharapkan mundur dari data penerima kompensasi.

Karena nantinya akan ada surat pernyataan sebagai yang berhak menerima kompensasi dan jika dikemudian hari terbukti tidak terdampak maka akan ada konsekuensi hukum.

Ifki mengungkapkan bahwa ada masalah pada data NIK (Nomor Induk Kependudukan) saat akan dibuatkan buku tabungan penerima kompensasi.

“Buku tabungan dari bank ini acuannya pada data warga (identitas) yang ada di Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), kemarin lama itu karena memang ada masalah di NIK”.

NIK yang seharusnya 16 digit, namun di kertas formulir hanya disediakan kotak untuk 12 digit sehingga banyak warga yang mengisi sesuai kotak yang disediakan.

“Pembersihan (lahan terkontaminasi) di darat itu tiap hari dilakukan jadi tidak didiamkan” kata Ifki menjelaskan kejadian munculnya kembali oil spill saat rob di Pesisir Karawang pasca penutupan kebocoran.

Dijelaskannya bahwa di laut itu ada dinamika seperti abrasi dan akresi, di mana ketika membersihkan di satu titik maka di titik lain yang belum terbersihkan oil spill-nya terburu ketutup pasir.

 “Kita ada tim lokal yang tujuannya monitor dan melakukan pembersihan secara diam-diam, karena kita tidak mungkin mempekerjakan sebanyak seperti penanggulangan awal” tutupnya.  

Kontributor || Willy Firdaus, WI 170016

Editor || Dewi Ayu Ningtyas, WI 190042

Kirim tulisan Anda untuk diterbitkan di portal berita Pencinta Alam www.wartapalaindonesia.com || Ke alamat email redaksi Wartapala Indonesia di wartapala.redaksi@gmail.com || Informasi lebih lanjut : 081333550080 (WA)

bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: