Selamatkan Pesisir Pantai Barat Bengkulu dari Tambang Pasir Besi, Warga Dijerat UU Minerba

Caption foto: Pernyataan Kuasa Hukum Warga Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, setelah pembubaran secara paksa aksi menduduki tambang pasir besi oleh Aparat Penegak Hukum (WARTAPALA INDONESIA, Soprian Ardianto)

Wartapalaindonesia.com, BENGKULU – Pasal titipan oligarki pada UU Minerba yakni Pasal 162 kini kembali memakan korban. Warga Pasar Seluma, Kabupaten Seluma dan aktivis yang mempertahankan tanah serta pesisir pantai barat Bengkulu dari tambang pasir besi.

Masyarakat dan Aktivis dalam mempertahankan tanah serta pesisi pantai barat Bengkulu terancam dijerat pasal karet 162. Padahal aksi damai itu menentang aktivitas tambang pasir besi illegal yang dimiliki PT Faminglevto Bakti Abadi (FBA).

Nyaris 24 jam, sepuluh warga ditahan karena dianggap menghalangi usaha pertambangan. Padahal dalam kajian Walhi Bengkulu, aktivitas tambang itu illegal dan sejumlah pelanggaran zonasi juga terjadi. Sementara ratusan nelayan dan ribuan warga yang bergantung pada sumber ekonomi pesisir dan laut akan terdampak.

Baca juga : https://wartapalaindonesia.com/boikot-tambang-pasir-besi-seluma-bengkulu-aktivis-dan-warga-ditangkap/

Penggunaan pasal itu oleh kepolisian jelas tidak benar. Seharusnya polisi memfasilitasi protes damai ini atas operasi ilegal tambang bukan malah represif dan kriminalisasi warga. Hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum Warga Pasar Seluma, Saman Lating, Kamis (30/12/2021).

“Pasal yang disangkakan itu adalah Pasal 162 UU nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba, jadi kita tauh sendiri bahwa pasal ini adalah pasal ampuh di dalam UU minerba yang dipakai oleh penguasa itu untuk melenggangkan seluruh aktivitas pertambangan yang ada di Indonesia,” ungkap Saman Lating,

Lating sapaan akrabnya, juga menjelaskan melenggangkan seluruh aktivitas pertamabangan di Indonesia penguasa menggunakan UU Minerba tersebut agar seluruh aktivitas tambang tidak dibolehkan dihalang-halangi jika memiliki izin yang sah.

“Pasal ini jelas-jelas mengatakan seseorang menghalangi aktivitas pertambangan yang telah memiliki izin yang sah, itu konsekuensi tidak pidana yang dikenakan kepada orang tersebut.” terang Lating.

Kontributor || Soprian Ardianto, WI 200136

Editor || Nindya Seva Kusmaningsih, WI 16000

Kirim tulisan Anda untuk diterbitkan di portal berita Pencinta Alam www.wartapalaindonesia.com || Ke alamat email redaksi Wartapala Indonesia di wartapala.redaksi@gmail.com || Informasi lebih lanjut : 081333550080 (WA)

bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: