WARTAPALA INDONESIA

Berbagai Organisasi Masyarakat Hingga LSM, Menyatakan Sikap Tentang Penetapan Geopark Meratus

Caption foto: Keindahan pesona alam di lembah Pegunungan Meratus, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, terancam rusak akibat pertambangan batubara yang akan direncanakan oleh PT MCM. (WARTAPALA INDONESIA/ Muh. Riskiullah)

Wartapalaindonesia.com, BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) bekerjasama dengan Forum Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pertambangan Kalsel telah usai mendeklarasikan Pegunungan Meratus sebagai Geopark Nasional. Deklarasi ini dihelat di Kiram Park, Kabupaten Banjar, dilansir pertemuan Minggu sore, 24 Februari 2019.

Dalam hal penyelamatan Pengunungan Meratus, kalangan masyarakat dan sejumlah organisasai lingkungan hidup bersatu dalam gerakan #Save Meratus. Gerakan ini langsung dikomandoi oleh Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyo yang mengajukan beberapa tuntutan.

Tuntutan pertama, mempertanyakan terkait langkah Pemprov Kalsel dalam penentuan dan penetapan Geopark Meratus.

“Dikarenakan dari awal perencanaan dan penetapan dinilai tak melibatkan masyarakat sipil dan masyarakat sekitar lokasi Geopark Meratus, khususnya masyarakat adat Dayak Meratus,” tuturnya.

Tuntutan kedua, yang mempertanyakan terkait keterlibatan Forum Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pertambangan Kalimantan selatan dalam Geopark meratus.

Tuntutan ketiga, mendesak Pemprov Kalsel dan Pemerintahan pusat untuk segera mencabut izin tambang dan perkebunan kelapa sawit yang berskala besar di Pegunungan Meratus. Pemerintah harus lebih mengutamakan kebijakan yang lebih ramah lingkungan, berdasarkan potensi lokal, kearifan lokal dan mengutamakan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat adat Dayak yang berada di Pegunungan Meratus.

Tuntutan keempat, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pusat untuk segera mengakui hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak Meratus dan bagian wilayah adat.

Tidak hanya walhi yang menyatakan sikap/tuntutan, melainkan ada 24 organisasi yang ikut menyatakan sikap yang sama mulai dari Kelompok Mahasiswa Pencinta Alam dan seni antara lain, ‘BORNEO’ Universitas Lambung Mangkurat, KOMPAS, Gerakan Penyelamat Bumi Murakata, AMAN Kalimantan selatan, yayasan Cakrawaala Hijau Indonesia (YCHI), Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LKE) Banjarmasin, Mapala Apache STIMIK Banjarbaru, Yayasan SUMPIT dan Mapala Graminea Fakultas Pertanian UNLAM Banjar masin. Juga beberapa lembaga lainnya,.

Masyarakat suku Dayak sendiri memiliki pengetahuan dan kearifan lokal akan hutan dan pengunungan yang terletak di bagian tenggara Pulau Kalimantan, serta memecah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua. Yang membentang sepanjang 600 km2 dari arah tenggara dan melekuk ke arah utara hingga perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Pegunungan ini juga menjadi bagian dari delapan kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tabalong, Tanah Laut Banjar dan Kabupaten Tapian.

Pegunungan Meratus juga sebagai paru-paru untuk komunitas masyarakat dunia , bahkan suku Dayak memperlakukan Meratus layaknya seorang ibu, sebagai sumber penghidupan dan perlindungan.

Sekitar 40 ribu hektar lahan di Pegunungn Meratus bakal diusulkan menjadi Hutan Adat. Pengakuan oleh pemerintah ini bukan hanya akan menjadi kado manis bagi suku Dayak Meratus, melainkan menjadi senjata terhadap ancaman industri ekstraktif macam pertambangan batubara ataupun sawit.

Yang mana kala, ibu mereka, sumber kehidupan sekaligus perlindungan masyarakat adat Dayak dihadapkan dengan ancaman industri penambangan. Palmi Jaya, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Selatan berkata bahwa masyarakat adat tidak akan tinggal diam melihat hal ini.

“Sebab jauh sebelum negara ini dideklarasikan, Pegunungan Meratus sudah menjadi tempat tinggal masyarakat adat, dan sungai kita harus tetap jernih, tanah kita harus tetap subur karena masyarakat bergantung hidup dengan bercocok tanam, lain hal jika PT MCM beroperasi. Akan banyak aspek kehidupan dan sosial budaya yang dirugikan,” tutur Kepala Pala Adat,.

Selain itu, adanya tumbuhan yang hidup dalam ekosistem hutan baik yang masih alami dan juga sudah dikelola oleh masyarakat adat menjadikan Meratus layak dijuluki sebagai Lungs of The World (paru-paru dunia). Karena Meratus adalah penghasil oksigen terbesar bagi dunia.

Kontributor || Muh. Riskiullah, WIJA Balikpapan

Editor || N. S. Kusmaningsih

Kirim tulisan Anda untuk diterbitkan di portal berita Pencinta Alam www.wartapalaindonesia.com || Ke alamat email redaksi Wartapala Indonesia di wartapala.redaksi@gmail.com || Informasi lebih lanjut : 081333550080 (WA)

bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: