Diskusi oleh Jaringan Bersama Masyarakat Sipil Semarang: Lingkungan dan HAM

Wartapalaindonesia.com, SEMARANG – Selasa, 4 Desember 2018, dalam rangka memperingati hari HAM Nasional, Jaringan Bersama Masyarakat Sipil Semarang mengadakan serangkaian kegiatan. Salah satunya kegiatan “Pemutaran Film Urut Sewu dan Diskusi Krisis Lingkungan dan Pelanggaran HAM oleh Negara di Jawa Tengah”.

Kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 20.00 WIB, dimulai dengan pemutaran Film dan dilanjutkan dengan diskusi yang bertempat di Kampus 2 UIN Walisongo Semarang aula gedung Q, ruang Q 1.

Pengisi diskusi yaitu Abdul Ghofar dari Wana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jateng dan Ivan Wagner dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang.

Peserta yang hadir dari beberapa organisasi atau elemen pemuda baik aktivis ekstra kampus maupun intra kampus termasuk dari UKM Mawapala (Mahasiswa Walisongo Pencinta Alam) oleh M.Arkham Z.P. (Gemblong) dan Hani Pramono (Lemek).

Banyak yang disampaikan oleh beberapa pemantik diskusi, seperti terkait apa yang ditampilkan oleh film itu adalah gambaran dari kondisi yang terjadi saat ini di masyarakat Jawa Tengah khususnya.

Menurut Ivan Wagner, di Jawa Tengah sudah banyak kasus yang terjadi berkaitan dengan lingkungan seperti konflik lingkungan yang sudah tak terhitung, krisis lingkungan berupa krisis pangan, krisis sumber air bersih, dan lainya juga bencana lingkungan yang marak terjadi di kurun waktu sekarang

Lanjut oleh Ivan, dalam HAM yang secara pengertian merupakan hak yang melekat pada diri kita semenjak lahir. Salah satu hak adalah hak atas lingkungan yang bersih dan sehat.

Namun jika dilihat yang terjadi sekarang, yang menjadi aktor dalam pelanggaran HAM dari Pemerintah dan Multi Nasional Corporation (MNC) yang sudah merebak di Indonesia. Selain ada istilah kejahatan Genosida, sekarang ada lagi yang dinamakan Ekosida atau pembunuhan secara masal dengan cara membunuh ekosistemnya terlebih dahulu.

HAM secara universal atau umum memiliki fungsi to protect, respect, need dan itu dibebankan kepada Negara. Hak itu dimiliki oleh warga negara atau rakyat, kewajiban itu dimiliki oleh pemerintah dan kepedulian itu dimiliki oleh siapa saja.

Dalam tingkat pelanggaran HAM, ada yang dinamakan pelanggaran berat, melihat kasus yang sudah banyak terjadi,  kurang lebih  34 juta masyarakat Jawa Tengah yang merasakan dampak dari pelanggaran HAM yang dilakukan sampai sekarang.

Ada juga yang berpendapat bahwa kebijakan di era Presiden entah SBY atau Jokowi masih ada keberpihakan. Dan seringnya ada yang dinamakan kesesatan dalam berparadigma, bukan kesesatan dalam berpikir. Contohnya tentang kebijakan pestisida yang tetap saja ditujukan untuk kepentingan semata.

Dalam diskusi, ditutup dengan pernyataan karena HAM itu adalah hakikat makhluk, yaitu hidup dan lawan kata dari hidup adalah mati, maka dari itu kita harus peduli dan berjuang untuk hal tersebut.

“Ini adalah sebuah bentuk kesadaran tentang pelanggaran HAM terutama yang terjadi pada  masyarakat Jateng,” ucap Sari Nurlita, penanggung jawab kegiatan.

“Juga sebagai bentuk tefleksi kita tentang permasalahan yang ada dan itu sebagai tanggung jawav bagi yang tahu,” imbuh Zakiyatur Rosidah.

Kontributor || M.Arkham Z.P.

Editor || Jelita Sondang

Kirim tulisan Anda untuk diterbitkan di portal berita Pencinta Alam www.wartapalaindonesia.com || Ke alamat email redaksi Wartapala Indonesia di wartapala.redaksi@gmail.com || Informasi lebih lanjut : 081333550080 (WA)

bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: