Wartapalaindonesia.com, Lombok Utara — Warga Gili Meno, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, menuntut pemerintah segera menyediakan akses air bersih melalui pembangunan pipa bawah laut dari Pulau Lombok. (21/05/2026).
Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi yang digelar bersama Aliansi Meno Bersatu pada Kamis, 21 Mei 2026.
Aliansi Meno Bersatu terdiri atas WALHI NTB, Meno Lestari, dan Wanapala NTB. Dalam aksi itu, warga membawa tuntutan utama, yakni “Kami Butuh Air Bersih Melalui Pipa Bawah Laut atau Tidak Sama Sekali”.
Koordinator Lapangan Aksi Meno di Laut, Masrun, mengatakan sekitar 267 kepala keluarga atau lebih dari 1.000 jiwa di Gili Meno telah mengalami krisis air bersih selama lebih dari tiga tahun.
“Persoalan yang paling mengemuka di NTB adalah krisis air bersih akibat pengelolaan yang diserahkan kepada korporasi. Selama lebih dari tiga tahun, warga Gili Meno tidak memperoleh akses air bersih yang layak sebagai hak dasar,” ujar Masrun.
Menurut dia, sebagian besar warga bergantung pada air hujan yang ditampung secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut, lanjutnya, turut meningkatkan beban perempuan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi, hingga pangan keluarga.
Warga menilai situasi itu berpotensi semakin memburuk seiring prediksi penguatan fenomena El Niño pada 2026–2027 yang diperkirakan memicu musim kering lebih panjang di wilayah kepulauan, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB).
NTB merupakan provinsi kepulauan dengan 401 pulau kecil yang memiliki karakteristik biofisik rentan terhadap kekeringan. Sungai-sungai di wilayah ini relatif pendek sehingga aliran air cepat menuju laut, sementara sebagian ekosistemnya didominasi savana.
Kondisi krisis air bersih juga terjadi di kawasan Desa Gili Indah, khususnya Gili Meno dan Gili Trawangan yang termasuk dalam gugusan Gili Tramena. Kawasan tersebut dikenal sebagai destinasi wisata bahari unggulan di Lombok Utara.
Warga menyebut berbagai upaya telah dilakukan sejak 2023, mulai dari advokasi, aksi, hingga dialog dengan pemerintah daerah maupun pusat. Salah satu solusi yang diusulkan ialah pembangunan distribusi air bersih melalui pipa bawah laut dari Pulau Lombok.
DPRD Lombok Utara melalui berita acara audiensi pada 14 November 2024 juga disebut telah mendorong percepatan pembangunan sistem tersebut.
Namun, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tetap memilih skema pengelolaan air oleh perusahaan PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) melalui teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO).
Aliansi warga menilai aktivitas perusahaan tersebut berdampak terhadap ekosistem pesisir dan terumbu karang di kawasan Gili Indah, termasuk lokasi wisata blue coral.
Berdasarkan investigasi Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, kerusakan terumbu karang di wilayah tersebut disebut mencapai panjang 1,6 kilometer dan lebar 200 meter akibat pencemaran limbah.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan dikabarkan telah memerintahkan penghentian operasi serta mencabut izin pemanfaatan ruang laut PT TCN pada awal 2024. Meski demikian, warga menyebut aktivitas perusahaan masih berlangsung.
Masrun mengatakan warga kecewa karena pengelolaan air bersih sebagai kebutuhan dasar diserahkan kepada korporasi.
“Kami sangat menyayangkan sikap pemerintah yang menyerahkan tata kelola air bersih kepada korporasi. Air bersih adalah hak dasar masyarakat,” katanya.
Menurut warga, krisis air bersih tidak hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mengganggu sektor pariwisata yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat Gili Meno.
Penurunan aktivitas wisata disebut berdampak langsung terhadap pendapatan warga dan meningkatkan beban ekonomi masyarakat setempat.
Kontributor || Masrun
Editor || Wandi wahyudi, WI 200223
Kirim tulisan Anda untuk diterbitkan di portal berita Pencinta Alam www.wartapalaindonesia.com || Ke alamat email redaksi Wartapala Indonesia di wartapala.redaksi@gmail.com || Informasi lebih lanjut : 081333550080 (WA)